Mojokerto-(satujurnal.com)Fungsi pengawasan DPRD Kota Mojokerto disorot kalangan ormas setempat. Menyusul masih mengambangnya sejumlah kasus yang dijadikan atensi khusus. Dinilai, fungsi pengawasan yang sangat sentral dan penting belum dimaksimalkan.
“Sejumlah kasus diatensi khusus oleh anggota Dewan. Desakan-desakan agar eksekutif menyikapi sejumlah masalah yang disebut-sebut krusial terus dilakukan. Tapi saya melihat fungsi pengawasan Dewan hanya setengah hati. Tidak tuntas hingga pengawalan kasus-kasus yang diangkat,” lontar Ketua Pemuda Pancasila Kota Mojokerto, Didik Hardi Susanto, Selasa (22/01/2013).
Padahal, kata Didik, fungsi pengawasan Dewan itu sangat sentral dan penting. Sayangnya, dalam banyak hal, fungsi ini menjadi lemah. “Kalau fungsi pengawasannya saja lemah, lalu apa yang bisa diberikan oleh lembaga terhormat ini,” sindir dia.
Didik menyebut, kasus pembuatan jembatan tanpa IMB milik jasa pencucian mobil Auto Care, jalan Empunala sudah ditangani Dewan. Rekomendasi pembongkaran pun ditelurkan. Namun tatkala tak ada langkah Pemkot, Dewan hanya diam, tanpa mengawal ketat rekomendasi itu sendiri.
Persoalan banjir yang acapkali jadi fokus bahasan Dewan, ternyata jalan ditempat. Kerjasama antar daerah yang didorongkan ke legislatif, juga tak diikuti perkembangannya. Alhasil, banjir tetap jadi momok Kota Mojokerto.
Beberapa masalah, seperti revitalisasi pasar, mangkraknya sentra industri kecil menurut Didik juga tak ada ujung pangkalnya.
“Seharusnya para anggota dewan menyadari posisi mereka yang terhormat sebagai penyalur aspirasi rakyat. Anggota dewan harusnya memahami kedudukan mereka sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka harus mengawasi Perda, APBD dan pelaksanaan pembangunan daerah. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan jauh dari harapan publik,” tukas Didik. (one)
“Sejumlah kasus diatensi khusus oleh anggota Dewan. Desakan-desakan agar eksekutif menyikapi sejumlah masalah yang disebut-sebut krusial terus dilakukan. Tapi saya melihat fungsi pengawasan Dewan hanya setengah hati. Tidak tuntas hingga pengawalan kasus-kasus yang diangkat,” lontar Ketua Pemuda Pancasila Kota Mojokerto, Didik Hardi Susanto, Selasa (22/01/2013).
Padahal, kata Didik, fungsi pengawasan Dewan itu sangat sentral dan penting. Sayangnya, dalam banyak hal, fungsi ini menjadi lemah. “Kalau fungsi pengawasannya saja lemah, lalu apa yang bisa diberikan oleh lembaga terhormat ini,” sindir dia.
Didik menyebut, kasus pembuatan jembatan tanpa IMB milik jasa pencucian mobil Auto Care, jalan Empunala sudah ditangani Dewan. Rekomendasi pembongkaran pun ditelurkan. Namun tatkala tak ada langkah Pemkot, Dewan hanya diam, tanpa mengawal ketat rekomendasi itu sendiri.
Persoalan banjir yang acapkali jadi fokus bahasan Dewan, ternyata jalan ditempat. Kerjasama antar daerah yang didorongkan ke legislatif, juga tak diikuti perkembangannya. Alhasil, banjir tetap jadi momok Kota Mojokerto.
Beberapa masalah, seperti revitalisasi pasar, mangkraknya sentra industri kecil menurut Didik juga tak ada ujung pangkalnya.
“Seharusnya para anggota dewan menyadari posisi mereka yang terhormat sebagai penyalur aspirasi rakyat. Anggota dewan harusnya memahami kedudukan mereka sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka harus mengawasi Perda, APBD dan pelaksanaan pembangunan daerah. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan jauh dari harapan publik,” tukas Didik. (one)
Social