 |
| Syaiful Arsyad |
Mojokerto-(satujurnal.com)
Ketuk palu APBD 2014 Kota Mojokerto terancam molor dari jadwal. Pemicunya, yakni tarik ulur di tingkat tim anggaran (timran) eksekutif. Jika pengesahan APBD berkekuatan Rp 626 miliar molor, ancaman dana insentif daerah Rp 2 miliar dari pemerintah pusat menguap pun tak terhindarkan.
"Saya ragu pengesahan APBD 2014 bisa tepat waktu. Faktornya politik," lontar Syaiful Arsyad, anggota badan anggaran DPRD kota Mojokerto, Senin (18/11/2013).
Faktor politik yang ia maksud, yakni tarik ulur kepentingan antara ‘kubu’ walikota Abdul Gani Suhartono dan walikota terpilih. "Karena yang mengusulkan kan era walikota Abdul Gani. Sementara nanti yang menjalankan era kepemimpinan Mas’ud Yunus. Ini yang menurut saya akan menjadi penghambat," tambah pria yang juga ketua DPD PAN kota Mojokerto ini.
Yang lebih dikhawatirrkan Ipung, sapaan akrab Syaiful Arsyad, yakni bakal hilangnya kucuran dana insentif daerah dari pemerintah pusat senilai Rp 2 miliar. Pemerintah pusat bakal memberikan insentif Rp 2 miliar bagi daerah yang bisa mengesahkan APBD 2014 tepat waktu. "Kalau pemkot molor mengesahkan APBD, insentif itu bisa melayang," ujar Ipung lagi.
Sesuai jadwal yang disusun Badan Musyawrah (Banmus) DPRD Kota Mojokerto, proses pembahasan APBD dimulai pada 18 Nopember dengan agenda penyampaian nota keuangan oleh Wali kota Mojokerto. Kemudian dilanjutkan dengan Pandangan Umum (PU) fraksi pada 19 nopember dilanjutkan dengan Jawaban walikota pada 20 Nopember. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembahasan RAPBD mulai 24 Nopember hingga 27 Nopember mendatang. Sebelum disahkan pada 29 Nopember, didahului dengan rapat gabungan antar komisi pada 28 Nopember. "Kita di legeslatif berusaha agar pengesahan APBD 2014 bisa tepat waktu," tukas Ipung.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo memberikan warning kepada tim anggaran di kabupaten dan Kota di Jatim agar bisa mengesahkan APBD sesuai jadwal. "APBD itu kan keputusan politik. Jadi tim anggaran harus bisa berkomunikasi yang baik dengan legeslatif," ujar Soekarwo ditemui saat transit gerak jalan Mojokerto – Surabaya, Sabtu (16/11/2013) lalu.
Gubernur bakal menggunakan kewenangannya untuk mengoreksi APBD daerah yang dikerjakan secara asal-asalan. "Kalau APBD dikerjakan hanya untuk mengejar waktu saja, pasti nanti bakal kita koreksi," ujar Pakde Karwo, sapaan populer Gubernur Soekarwo. (one)
Social