 |
| I Dewa Gede Paramarta |
Mojokerto-(satujurnal.com)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto mengembalikan dana hibah untuk Pemilukada dari Pemkot Mojokerto lebih dari Rp 5 miliar. Ini lantaran pesta demokrasi tingkat lokal yang acap disebut Pilwali itu menelan Rp anggaran Rp 2,988 miliar. Sementara, APBD menyiapkan Rp 8 miliar untuk helatan limatahunan tersebut.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto mengembalikan dana hibah untuk Pemilukada dari Pemkot Mojokerto lebih dari Rp 5 miliar. Ini lantaran pesta demokrasi tingkat lokal yang acap disebut Pilwali itu menelan Rp anggaran Rp 2,988 miliar. Sementara, APBD menyiapkan Rp 8 miliar untuk helatan limatahunan tersebut.
“sudah kami laporkan (LPj) ke Bakesbangpol. Besaran anggaran yang kami serap sekitar Rp 2.988 miliar,” kata Ketua KPU Kota Mojokerto, I Dewa Gede Paramarta, Sabtu (30/11/2013).
Besaran anggaran yang diserap untuk Pilwali yang digelar 29 Agustus 2013, menurutnya, sesuai dengan rambu-rambu yang diberikan Mendagri. “Semua penggunaan dana hibah untuk Pilwali kami pertanggungjawabkan sebagaimana sudah diatur dalam Permendagri,” kata Dewa tanpa membeber lebih jauh item setiap pos anggaran yang ia maksud.
Sesuai dengan Permendagri No.57 tahun 2012 bahwa LPJ dilaporkan empat bulan setelah pemilukada selesai dilaksanakan merupakan batas waktu penyelesaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilikada).
Dipaparkan Gede, Pemkot Mojokerto memberikan dana hibah untuk Pilwali dari pos APBD kurun 3 tahun anggaran, total Rp 8 miliar. Anggaran sebesar itu diasumsikan jika Pilwali berlangsung dua putaran. “Karena berlangsung hanya satu putaran, sisa anggaran kami kembali ke Pemkot,” imbuh Dewa.
Selain KPU Kota Mojokerto, untuk helatan Pilwali langsung ke dua yang akhirnya dimenangkan pasangan Mas’ud Yunus dan Suyitno (MY) menyisihkan lima kandidat lainnya, Pemkot juga mengucurkan dana hibah untuk Panitia Pengawas Pemilukada Rp 1 miliar dan untuk pengamanan Polri dan TNI sekitar Rp 1 miliar. (one)
Social