Mojokerto-(satujurnal.com)
Larangan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) di tahun 2014 seperti termaktub dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 140, tanggal 8 Nopember 2013 lantaran tahun depan merupakan tahun politik, agaknya tak berlaku untuk pemerintahan Kabupaten Mojokerto.
Eksekutif dan legislatif di wilayah dengan 18 kecamatan ini hampir memastikan akan menggelar pilkades agar 37 kursi kades yang saat ini kosong bisa terisi.
“"Memang ada pelarangan dari Kemendagri terakit pilkades tahun 2014 nanti, lantaran momennya berbarengan dengan pesta demokrasi nasional. Sehingga pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan, agar pemerintah daerah tidak diperkenankan menggelar pilkades. Ini agar tidak terjadi konflik atau hal-hal yang menimbulkan kekisruhan," ujar Kusairin, Ketua Komisi A, DPRD Kabupaten Mojokerto, Senin (16/12/2013).
Dalam SE tersebut tertera pelarangan kegiatan Pilkades pada tahun 2014. Ini karena tahun 2014 merupakan tahun politik, dimana akan digelar pemilihan calon legisltaif dan pemilihan Presiden serta wakil presiden.
Namun demikian, Kusairin menyebut Pemkab Mojokerto tidak terpengaruh pada SE itu. Ketua Komisi yang membidangi masalah Perundang Undangan dan pemerintahan ini mengatakan, Komisi A sudah berkoordinasi dengan Asisten 1 pemkab, Kepala Bagian pemerintahan, Kabag Hukum dan Kesbangpolinmas. "Sudah ada koordinasi soal itu, hasilnya disepakati kegiatan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tetap bisa dilaksanakan pada tahun 2014 ini," tegas politisi PPP ini.
Namun, lanjut dia, terdapat catatan khusus terkait pelaksanaannya nanti. Yakni situasi dan kondisnya harus benar benar aman. Ini sesuai dengan Undang Undang No. 32 tahun 2004, yang intinya Bupati mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya. ”SE Mendagri ini belum bisa di laksanakan oleh Kabupaten mojokerto. Ini karena mengingat masih ada 37 kursi kepala desa yang kosong. Sehingga dengan situasi yang aman, tahun 2014 akan tetap di laksanakan pilkades.” tuturnya. (one)
Larangan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) di tahun 2014 seperti termaktub dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 140, tanggal 8 Nopember 2013 lantaran tahun depan merupakan tahun politik, agaknya tak berlaku untuk pemerintahan Kabupaten Mojokerto.
Eksekutif dan legislatif di wilayah dengan 18 kecamatan ini hampir memastikan akan menggelar pilkades agar 37 kursi kades yang saat ini kosong bisa terisi.
“"Memang ada pelarangan dari Kemendagri terakit pilkades tahun 2014 nanti, lantaran momennya berbarengan dengan pesta demokrasi nasional. Sehingga pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan, agar pemerintah daerah tidak diperkenankan menggelar pilkades. Ini agar tidak terjadi konflik atau hal-hal yang menimbulkan kekisruhan," ujar Kusairin, Ketua Komisi A, DPRD Kabupaten Mojokerto, Senin (16/12/2013).
Dalam SE tersebut tertera pelarangan kegiatan Pilkades pada tahun 2014. Ini karena tahun 2014 merupakan tahun politik, dimana akan digelar pemilihan calon legisltaif dan pemilihan Presiden serta wakil presiden.
Namun demikian, Kusairin menyebut Pemkab Mojokerto tidak terpengaruh pada SE itu. Ketua Komisi yang membidangi masalah Perundang Undangan dan pemerintahan ini mengatakan, Komisi A sudah berkoordinasi dengan Asisten 1 pemkab, Kepala Bagian pemerintahan, Kabag Hukum dan Kesbangpolinmas. "Sudah ada koordinasi soal itu, hasilnya disepakati kegiatan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tetap bisa dilaksanakan pada tahun 2014 ini," tegas politisi PPP ini.
Namun, lanjut dia, terdapat catatan khusus terkait pelaksanaannya nanti. Yakni situasi dan kondisnya harus benar benar aman. Ini sesuai dengan Undang Undang No. 32 tahun 2004, yang intinya Bupati mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya. ”SE Mendagri ini belum bisa di laksanakan oleh Kabupaten mojokerto. Ini karena mengingat masih ada 37 kursi kepala desa yang kosong. Sehingga dengan situasi yang aman, tahun 2014 akan tetap di laksanakan pilkades.” tuturnya. (one)
Social