Mojokerto-(satujurnal.com)
Munculnya Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Mojokerto memantik beragam reaksi di kalangan pejabat setempat. Sinyalemen yang muncul, DRD sengaja dibesut Walikota Mas’ud Yunus sekedar untuk ‘reward’ kepada sejumlah anggota tim sukses Mas’ud Yunus saat running Pilwali Mojokerto, Agustus 2013 lalu. Pun soal garapan yang ditawarkan DRD menjadi tanda tanya besar, karena bersinggungan dengan tupoksi sejumlah satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) Pemkot Mojokerto.
“Mayoritas anggota DRD diambil dari mantan tim sukses MY (sebutan pasangan Mas’ud Yunus – Yitno saat Pilwali). Dimunculkan tanpa dibarengi payung hukum. Peta kerjanya apa? Arahnya kemana, juga tidak jelas. Hebatnya, sudah diserahi meneropong RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” ujar salah satu pejabat teras Pemkot Mojokerto yang namanya enggan dimediakan, Rabu (19/03/2014).
Menurut pejabat yang punya jam terbang tinggi di Pemkot ini, jika DRD yang dibentuk mengacu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek), maka lembaga ini merupakan lembaga non struktural yang membantu Pemkot di bidang iptek. “Tapi membantu yang bagaimana?. Lalu peran Balitbang maupun Bapeko dikemanakan?,” lontar dia.
Ia khawatir, DRD itu dibentuk karena latah mengekor daerah lain atau agar era Walikota Mas’ud Yunus beda kemasan dengan era Walikota Abdul Gani Suhartono. “Kalau memang DRD itu urgen bagi Kota Mojokerto, kenapa baru sekarang. Bisa jadi karena latah meniru kota lain yang memiliki DRD,” sindir dia.
Secara tandas pula ia meragukan kompetensi awak DRD. “Orang-orang yang duduk di DRD itu kroni pemilik kebijakan, sebagian besar bukan pakar atau ilmuwan. Sehingga hasil kerjanya pun patut dipertanyakan,” tukasnya.
Bahkan, secara ekstrim, salah seorang pejabat eselon II di salah satu SKPD menyebut, munculnya DRD bakal membuat kacau berjalannya roda pemerintahan.’’Munculnya lembaga ini bakal tumpang tindih dengan kinerja di pemerintah sendiri,’’ tegasnya.
Urgensi pembentukan DRD sendiri, juga dinilai sejumlah kalangan masih sumir. Karena persoalan iptek kota kecil seluas 16 kilometerpersegi ini dianggap masih bisa diselesaikan oleh sejumlah satker.
Kehadiran DRD Kota Mojokerto, katanya, hanya akan menghamburkan dana APBD. Pasalnya, dalam Perpres Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional disebutkan, DRD berhak mendapat sokongan dari pemda. ’’Kalau bukan soal anggaran, masalah apalagi? Karena tidak ada perbedaan yang signifikan dengan satuan kerja yang ada saat ini,’’ pungkasnya.
Menyikapi tudingan itu, Sekkota Mojokerto Budwi Sunu mengatakan, pembentukan DRD merupakan realisasi dari visi-misi Walikota Mas’ud Yunus. Diantaranya untuk membentuk kota ini menjadi lebih berkembang.
Terkait tudingan tumpang tindih yang kini menjadi rasan-rasan tersebut, masih belum bisa disimpulkan saat ini. Kata Budwi, hal itu bisa dilihat dari Peraturan Walikota Mojokerto yang bakal segera diterbitkan. ’’Konsep Perwali sudah disusun. Kalau sekarang bicara tumpang tindih, terlalu prematur. Kita baca dulu perwali yang sebentar lagi sudah selesai,’’ tukasnya.
DRD Kota Mojokerto kali pertama muncul saat rapat penyusunan RPJMD Kota Mojokerto tahun 2014 di ruang Nusantara Balai Kota setempat Kamis (27/02/2014).
Meski yang hadir Walikota Mas’ud Yunus, namun tampak hanya didampingi enam pimpinan satuan kerja . Selebihnya, perwakilan satuan kerja, setingkat kasubag. Tidak jelas latarbelakang ketidakhadiran sejumlah kepala satker untuk mengikuti agenda penting yang menentukan nasib daerah lima tahun ke depan itu. Sinyalemen yang berkembang, sikap antipati sejumlah kepala satuan kerja itu karena yang mengundang hadir adalah DRD, bukan Bappeko yang mestinya menjadi leading sektor penyusunan RPJMD. "Apa itu DRD saya tidak kenal. Malah baru dengar ini tadi,'' kata seorang staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Tidak hanya diwarnai absennya beberapa kepala satuan kerja, Wakil Walikota Suyitno dan Sekda Budwi Sunu juga tidak tampak dalam acara itu. Ditemui pagi sebelumnya, Suyitno mengaku akan menghadiri acara resepsi pernikahan. Sedang Budwi Sunu mengaku tidak diundang rapat. "Saya tidak diundang. Memangnya ada rapat apa," ujarnya di ujung ponsel.
Sementara yang tampak hadir dalam rapat itu hanya Camat Megersari dan Camat Prajurit Kulon, Direktur RSUD, Kadisperindag, Kepala Bappeko dan kepala DPPKA.
Disebut-sebut, DRD diketuai Saifullah Barnawi, mantan ketua tim sukses MY. Juga Imam Sampoerno, pensiunan PNS Pemkot yang menjadi tim sukses MY. Selain itu, muncul nama Yasid Kohar, kerabat dekat Mas’ud Yunus yang pernah beberapa kali menjadi anggota DPRD Kabupaten Mojokerto. Selebihnya, dua orang akademisi asal Unair Surabaya. (one)
Munculnya Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Mojokerto memantik beragam reaksi di kalangan pejabat setempat. Sinyalemen yang muncul, DRD sengaja dibesut Walikota Mas’ud Yunus sekedar untuk ‘reward’ kepada sejumlah anggota tim sukses Mas’ud Yunus saat running Pilwali Mojokerto, Agustus 2013 lalu. Pun soal garapan yang ditawarkan DRD menjadi tanda tanya besar, karena bersinggungan dengan tupoksi sejumlah satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) Pemkot Mojokerto.
“Mayoritas anggota DRD diambil dari mantan tim sukses MY (sebutan pasangan Mas’ud Yunus – Yitno saat Pilwali). Dimunculkan tanpa dibarengi payung hukum. Peta kerjanya apa? Arahnya kemana, juga tidak jelas. Hebatnya, sudah diserahi meneropong RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” ujar salah satu pejabat teras Pemkot Mojokerto yang namanya enggan dimediakan, Rabu (19/03/2014).
Menurut pejabat yang punya jam terbang tinggi di Pemkot ini, jika DRD yang dibentuk mengacu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek), maka lembaga ini merupakan lembaga non struktural yang membantu Pemkot di bidang iptek. “Tapi membantu yang bagaimana?. Lalu peran Balitbang maupun Bapeko dikemanakan?,” lontar dia.
Ia khawatir, DRD itu dibentuk karena latah mengekor daerah lain atau agar era Walikota Mas’ud Yunus beda kemasan dengan era Walikota Abdul Gani Suhartono. “Kalau memang DRD itu urgen bagi Kota Mojokerto, kenapa baru sekarang. Bisa jadi karena latah meniru kota lain yang memiliki DRD,” sindir dia.
Secara tandas pula ia meragukan kompetensi awak DRD. “Orang-orang yang duduk di DRD itu kroni pemilik kebijakan, sebagian besar bukan pakar atau ilmuwan. Sehingga hasil kerjanya pun patut dipertanyakan,” tukasnya.
Bahkan, secara ekstrim, salah seorang pejabat eselon II di salah satu SKPD menyebut, munculnya DRD bakal membuat kacau berjalannya roda pemerintahan.’’Munculnya lembaga ini bakal tumpang tindih dengan kinerja di pemerintah sendiri,’’ tegasnya.
Urgensi pembentukan DRD sendiri, juga dinilai sejumlah kalangan masih sumir. Karena persoalan iptek kota kecil seluas 16 kilometerpersegi ini dianggap masih bisa diselesaikan oleh sejumlah satker.
Kehadiran DRD Kota Mojokerto, katanya, hanya akan menghamburkan dana APBD. Pasalnya, dalam Perpres Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional disebutkan, DRD berhak mendapat sokongan dari pemda. ’’Kalau bukan soal anggaran, masalah apalagi? Karena tidak ada perbedaan yang signifikan dengan satuan kerja yang ada saat ini,’’ pungkasnya.
Menyikapi tudingan itu, Sekkota Mojokerto Budwi Sunu mengatakan, pembentukan DRD merupakan realisasi dari visi-misi Walikota Mas’ud Yunus. Diantaranya untuk membentuk kota ini menjadi lebih berkembang.
Terkait tudingan tumpang tindih yang kini menjadi rasan-rasan tersebut, masih belum bisa disimpulkan saat ini. Kata Budwi, hal itu bisa dilihat dari Peraturan Walikota Mojokerto yang bakal segera diterbitkan. ’’Konsep Perwali sudah disusun. Kalau sekarang bicara tumpang tindih, terlalu prematur. Kita baca dulu perwali yang sebentar lagi sudah selesai,’’ tukasnya.
DRD Kota Mojokerto kali pertama muncul saat rapat penyusunan RPJMD Kota Mojokerto tahun 2014 di ruang Nusantara Balai Kota setempat Kamis (27/02/2014).
Meski yang hadir Walikota Mas’ud Yunus, namun tampak hanya didampingi enam pimpinan satuan kerja . Selebihnya, perwakilan satuan kerja, setingkat kasubag. Tidak jelas latarbelakang ketidakhadiran sejumlah kepala satker untuk mengikuti agenda penting yang menentukan nasib daerah lima tahun ke depan itu. Sinyalemen yang berkembang, sikap antipati sejumlah kepala satuan kerja itu karena yang mengundang hadir adalah DRD, bukan Bappeko yang mestinya menjadi leading sektor penyusunan RPJMD. "Apa itu DRD saya tidak kenal. Malah baru dengar ini tadi,'' kata seorang staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Tidak hanya diwarnai absennya beberapa kepala satuan kerja, Wakil Walikota Suyitno dan Sekda Budwi Sunu juga tidak tampak dalam acara itu. Ditemui pagi sebelumnya, Suyitno mengaku akan menghadiri acara resepsi pernikahan. Sedang Budwi Sunu mengaku tidak diundang rapat. "Saya tidak diundang. Memangnya ada rapat apa," ujarnya di ujung ponsel.
Sementara yang tampak hadir dalam rapat itu hanya Camat Megersari dan Camat Prajurit Kulon, Direktur RSUD, Kadisperindag, Kepala Bappeko dan kepala DPPKA.
Disebut-sebut, DRD diketuai Saifullah Barnawi, mantan ketua tim sukses MY. Juga Imam Sampoerno, pensiunan PNS Pemkot yang menjadi tim sukses MY. Selain itu, muncul nama Yasid Kohar, kerabat dekat Mas’ud Yunus yang pernah beberapa kali menjadi anggota DPRD Kabupaten Mojokerto. Selebihnya, dua orang akademisi asal Unair Surabaya. (one)
Social