Polemik BPJS Kesehatan pasca ditelurkannya fatwa MUI disikapi datar oleh Walikota Mojokerto Mas'ud Yunus.
"Warga Kota Mojokerto tidak perlu resah. Urusan halal haram (BPJS Kesehatan) itu urusan MUI dan pemerintah pusat. Yang penting warga Kota Mojokerto mendapat jaminan gratis," ujar Mas'ud Yunus, Jum'at (31/7/2015).
Walikota berlatarbelakang ulama tersebut bahkan menjamin penuh layanan kesehatan. "Kita sudah terapkan total coverage. Artinya seluruh warga mendapat layanan kesehatan secara gratis," tandasnya.
Dalam program total coverage, sebanyak 81 ribu jiwa warga Kota Mojokerto non PNS , TNI dan Polri mendapat jaminan layanan kesehatan gratis yang dicover APBD.
"Program Total coverage ada sebelum program BPJS Kesehatan. Karena BPJS sifatnya wajib, maka dilakukan transisi ( dari total coverage ke BPJS Kesehatan). Tahap pertama ditransisi sekitar 25 ribu jiwa," tutup Mas'ud Yunus. (one)
Social