 |
Jombang-(satujurnal.com)
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad
Romahurmuzy menjadi khatib dalam salat Idul Fitri di Pondok Pesantren Bahrul
Ulum, Tambak Beras, Jombang, Minggu (25/6/2017).
Romi, sapaan karib politisi Senayan tersebut menyampaikan
khutbah Idul Fitri dengan tema ‘Urgensi Politik Islam’.
“Dalam Islam, seorang muslim yang ingin menjadi
politisi harus mempunyai niat dan motivasi yang benar. Untuk itu berpolitik
dalam Islam harus diniatkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, membela
kepentingan rakyat, dan Amar Ma‟ruf Nahi Munkar,” katanya.
Berpolitik dalam Islam, ujar Romi, harus
meniscayakan iman dan taqwa sebagai landasan politik yang hendak dibangun.
“Tanpa iman dan taqwa, seorang politisi mudah
terjerumus kepada keputusan dan perilaku politik yang menyimpang. Tanpa iman
dan taqwa, seorang politisi dapat membiarkan terinjak-injaknya kebenaran dan
keadilan, serta berlangsungnya kemungkaran di depan matanya,” imbuhnya.
Alumnus ITB tersebut menegaskan jika seorang
politisi juga harus mempunyai kesadaran teologis bahwa dirinya berfungsi
sebagai Khalifatullah di muka bumi untuk melakukan pembangunan dan akan
mempertanggungjawabkan kepemimpinannya tidak saja kepada manusia, tetapi juga
kepada Allah SWT.
“Politisi sejati bukanlah politisi yang
menghalalkan segala cara dalam menggapai tujuan. Politisi sejati adalah
politisi yang senantiasa mengutamakan moralitas dalam berpolitik, tidak
mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya,” cetusnya.
Ia juga menyinggung soal integrasi Negara dan Islam
yang sampai sekarang ini masih hangat untuk didiskusikan. Pergulatan tersebut
terkait dengan munculnya fenomena Takfiri oleh suatu golongan yang mudah
menganggap kafir selain golongannya yang menolak konsep khilafah, sehingga
menggambarkan seolah Islam jauh dari bersahabat.
“Golongan ini mendasarkan diri pada surat Al-Maidah
ayat 44 secara tekstual. Ayat ini berbunyi, barang siapa berhukum selain dengan
hukum Allah maka mereka termasuk golongan orang-orang kafir,” kutip Romi.
Jika ayat itu dimaknai secara tekstual atau harfiah, lanjut Romi, maka Negara yang
tidak memakai hukum Islam atau bukan Negara Islam dikategorikan sebagai negara kafir, termasuk
di dalamnya “Indonesia”.
“Pemikiran seperti itulah yang menyempitkan makna
Islam Ramatan lil „Alamin. Padahal Islam memberikan kemudahan menjalankan hukum
sesuai kemampuannya,” ucap Romi seraya menyebut makna surat Al-Baqarah ayat
286.
Berkilas balik tentang sejarah Indonesia, ia
menyebut peran KH Wachid Hasyim dari NU dan Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum PP
Muhammadiyah saat itu yang secara ikhlas menerima penghapusan tujuh kata di
sila pertama Pancasila versi Piagam Jakarta, demi persatuan dan kesatuan
Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
“Karena itu sebagai umat Rasulullah SAW, dalam
mempraktekkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia hendaknya kita berpegang teguh
pada konsep masyarakat Madinah yang dibentuk oleh Rasulullah SAW, agar kita
tidak terjebak seolah-olah yang namanya khilafah atau Daulah Islamiyah sebuah
doktrin yang wajib dalam Islam,” ingatnya .
Menurut Romi, pemerintahan sebuah negara diciptakan
untuk semua agama, bukan satu agama. “Tetapi ingat, sebagai umat Islam wajib
hukumnya kita menguasainya. Kenapa?, Islam jelas memerintahkan kita untuk
mencegah kemungkaran melalui kekuasaan,” tukasnya.
Sementara itu, selepas shalat ia menanggapi
pertanyaan wartawan soal babak akhir kemelut di PPP.
Ia menyebut, di Hari Raya Idul Fitri tahun ini, ada
dua hal besar yang patut disyukuri partainya. Yakni kemenangan melawan hawa
nafsu dan berakhirnya dualisme kepemimpinan dan sengketa partai politik di
tubuh PPP.
“Di hari raya ini, ada dua hal besar yang patut
disyukuri oleh PPP, yang pertama adalah kemenangan melawan hawa nafsu dan yang
kedua berakhirnya konflik dualisme kepemimpinan yang berlangsung selama dua
setengah tahun terakhir,” sergah Romi.
Ditegaskan, putusan Mahkamah Agung melalui Putusan
Peninjauan Kembali (PK) No. 79 yang mengabulkan Gugatan Perdata sengketa partai
politik yang diajukan pihaknya selesai sudah drama dualisme kepemimpinan PPP
yang telah berlangsung selama 2,5 tahun terakhir. “Tidak ada PK diatas PK,”
tandasnya. (one)
Social