DARI 38 daerah di Jawa Timur, Kota Mojokerto
berada di urutan teratas soal pengentasan
kemiskinan. Keberhasilan Walikota
Mojokerto menekan angka kemiskinan diantaranya dengan menggelontorkan dana
sharing APBD untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang relatif besar.
Upaya daerah itu pula yang diapresiasi Kementerian
Sosial karena dinilai berhasil mengawal Program Keluarga Harapan (PKH).
Menteri Sosial Khofifah Indar
Parawansa menyerahkan penghargaan kepada Mas’ud Yunus, Walikota Mojokerto dalam
acara Malam Penghargaan “PKH Apreciation Day 2017” bertajuk “Bergerak
Maju dan Fokus menjadi Bagian dari Perubahan Besar Menuju Indonesia yang Lebih
Baik” di Vasa Hotel Surabaya, Selasa (19/12/2017).
Selain Walikota Mojokerto, Menteri
Sosial juga memberikan penghargaan serupa kepada Bupati Halmahera Utara, Bupati
Mahakam Ulu, Bupati Seruyan, Bupati Buton Tengah, Bupati Lamandau, Bupati
Karimun, Bupati Mamuju Tengah, Bupati Tanjung Pinang dan Bupati Luwu Utara.
Kota Mojokerto diapreasi karena telah
terlibat dalam pelaksanaan PKH selama 10 tahun ini pada konsistensinya
melakukan upaya pengentasan kemiskinan.
Acara Malam Penghargaan “PKH
Apreciation Day 2017” mengambil tema “Bergerak Maju dan Fokus menjadi
Bagian dari Perubahan Besar Menuju Indonesia yang Lebih Baik”.
Khofifiah Indar Parawansa dalam
sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada Kepala Daerah yang telah berhasil
menurunkan angka kemiskinan di daerahnya.
"Mereka adalah ujung tombak
keberhasilan program PKH. Ini bentuk apresiasi pemerintah atas kinerja dan
dedikasi yang telah dilakukan," tuturnya.
Sementara itu Kiai Ud mengutarakan, penghargaan
ini merupakan keberhasilan banyak pihak utamanya masyarakat Kota
Mojokerto. Penghargaan ini juga adalah bonus kerja keras tim.
Meski mendapat penghargaan bukan
merupakan target utama, namun Walikota selalu mewanti-wanti agar data
warga miskin selalu diverifikasi dan divalidasi dengan cepat.
“Sehingga percepatan integrasi data
berbagai perlindungan sosial bisa akurat dan kesejahteraan di Kota Mojokerto
dapat terus terwujud,” tuturnya.
Kiai Ud juga mengatakan terintegrasikannya
data kemiskinan sangat penting agar program perlindungan sosial yang
diberikan pemerintah kepada masyarakat betul-betul komprehensif, menyeluruh dan
tepat sasaran.
“Alhamdulillah menurut data
Kementerian Sosial, angka kemiskinan warga Kota Mojokerto menurun
satu persen. Kota Mojokerto dengan peringkat kemiskinan ke-38 dari 38
Kota/Kabupaten di Jawa Timur, artinya prosentase kemiskinan paling
sedikit seluruh Jawa Timur,” sebutnya.
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di
Kota Mojokerto juga menjadi satu-satunya yang diselenggarakan atas kerja sama
Kementerian Sosial dan menjadi percontohan Kabupaten/Kota se-Indonesia. BPNT
diselenggarakan dengan bekerja sama dengan bank dan menggunakan e-warung yang
tersebar di Kota Mojokerto. (one)
Social