Mojokerto-(satujurnal.com)
Masa reses I persidangan I tahun 2019
anggota DPRD Kota Mojokerto yang berlangsung selama 5 hari, 7 Maret sampai
dengan 11 Maret 2019
dimanfaatkan untuk menyerap pokok-pokok
pikiran (pokir) dan aspirasi masyarakat.
Reses yang digelar secara serentak di
masing-masing daerah pemilihan para legislator daerah itu disambut baik
masyarakat. Momen reses ini benar-benar dimanfaatkan masyarakat untuk
menyampaikan aspirasi, keluhan, bahkan ide untuk program-program di Kota Mojokerto.
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Febriana
Meldyawati, SH mengatakan, reses merupakan momentum bagi setiap anggota Dewan
untuk bertemu dengan masyarakat guna mendengarkan sekaligus menjaring aspirasi
yang disampaikan untuk diperjuangkan.
“Kami berharap masyarakat dapat
memanfaatkan (reses) secara maksimal,” kata Melda, sapaan Febriana Meldyawati,
Kamis (14/3/2019).
Aspirasi warga yang disampaikan pada
kegiatan reses akan terhimpun dalam pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2019 yang
akan dibahas di musrenbang tingkat Kota dan di anggarkan pada tahun 2020.
“Didalam reses terdapat peran
partisipatif masyarakat dengan menyampaikan usulan dan saran yang membangun
guna diteruskan untuk diperjuangkan oleh DPRD dengan pemerintah Kota Mojokerto.
Dari kebutuhan riil masyarakat inilah yang akan menentukan pola pembangunan dan
pengembangan Kota Mojokerto berproses kedepan”. katanya.
Berbagai keluhan masyarakat yang
disampaikan, ujar Melda, sapaan akrab politisi PDI Perjuangan tersebut,
diantaranya mengenai pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur dan lainnya.
Salah satu hal yang paling banyak
dipertanyakan, lanjutnya, yakni menyangkut pelayanan kesehatan kesehatan JKN
KIS. Hasil RDP antara DPRD, Dinkes, Dispendukcapil dan BPJS Kesehatan juga tak
luput disampaikan.
“DPRD sudah dua kali melakukan RDP, kami
mendesak untuk segera dibentuknya forum bersama antara Dinas Kesehatan, BPJS
Kesehatan, dan Dispendukcapil untuk membuat SOP terkait pelayanan kesehatan
dengan berbasis teknologi informasi” cetusnya.
Selain itu, permasalahan penanganan ODGJ
(orang dengan gangguan jiwa) mendapat atensi.
“Dibutuhkan perhatian dan pemahaman
masyarakat bahwa ODGJ dapat disembuhkan. Peran aktif warga untuk membantu
proses kesembuhan sangat di butuhkan. Perhatian keluarga besar manfaatnya untuk
ODGJ. Pemerintah sendiri juga harus ambil andil dalam hal ini, yaitu dengan
memberdayakan dan memberikan pelatihan untuk ODGJ. Misalnya pertanian
hidroponik, perikanan dan perternakan “ tambahnya.
Disamping itu, masyarakat berharap agar
program-program yang sudah berjalan baik saat ini seperti pendidikan,
kesehatan, seragam, bahkan angkutan sekolah gratis dipertahankan. (one/adv)
Social