 |
| Febriana Meldyawati (foto:istimewa) |
Mojokerto-(satujurnal.com)
Keluhan masyarakat terkait penanganan pandemi corona, arus bansos dan upaya antisipasi penyebaran virus corona di area publik yang masih belum sejalan dengan protokol kesehatan menjadi materi yang dibahas Komisi I DPRD Kota Mojokerto dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Satpol PP setempat, Selasa (19/5/2020).
Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini meminta penjelasan ketiga organisasi perangkat daerah (OPD) itu cara mengimplentasikan kebijakan strategis percepatan penanganan covid-19 Kota Mojokerto.
“Misinformasi tentang jenis dan sasaran bansos mengakibatkan kebingungan publik, bahkan protes publik, seperti halnya yang terjadi saat pengguliran Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos bulan April beberapa waktu lalu. Jangan sampai hal itu berulang,” kata Sekretaris Komisi I, Febriana Meldyawati, usai RDP.
Melda, sapaan karib Febriana Meldyawati mengatakan, pihaknya menggelar RDP untuk mengetahui langkah-langkah terpadu tiga OPD itu.
“Kami meminta aplikasi pendataan warga berbasis digital untuk kepentingan bansos yang dikembangkan Diskominfo bisa dimanfaatkan Dinsos. Karena, mengkomunikasikan informasi bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi corona secara kredibel merupakan keharusan,” tandasnya.
Apalagi, sambung politisi perempuan PDI Perjuangan tersebut, banyak jenis bansos yang disediakan pemerintah. Dari bansos Kemensos, bansos propinsi, bansos daerah serta bansos dari kelompok masyarakat dan CSR yang disalurkan melalui Pemkot Mojokerto.
“Apabila Pemkot mampu meyakinkan publik bahwa usaha penanganan pandemi corona dilakukan secara optimal serta transparan dan tampak mampu memberi perlindungan di tengah penyebaran corona, kami yakin publik pun bisa menerima dengan bijaksana,” cetus Melda.
Jadi, katanya lagi, kesiapan Pemkot perlu ditunjukkan dan dikomunikasikan ke publik.
“Kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini menyebabkan masyarakat makin sensitif. Informasi yang tidak tersambung ke publik perlu diluruskan agar tidak lagi menimbulkan kepanikan,” ingatnya.
“Kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini menyebabkan masyarakat makin sensitif. Informasi yang tidak tersambung ke publik perlu diluruskan agar tidak lagi menimbulkan kepanikan,” ingatnya.
Soal protokol kesehatan pun, kata Melda, perlu penerapan yang bijak. Terlebih, menjelang Idul Fitri saat ini, masyarakat mulai memenuhi area publik dan pusat-pusat perbelanjaan seperti di Benpas, jalan Mojopahit, jalan Bhayangkara dan beberapa titik lainnya.
“Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto memang menghadapi persoalan yang pelik tatkala dihadapkan pada situasi yang demikian. Apalagi, ada kesan pengetatan protokol kesehatan tidak merata pemberlakuannya,” sindir anggota Dewan dua periode tersebut. (one)
Social