.jpg)
Mojokerto-(satujurnal.com)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto mengapresiasi kinerja Wali Kota dan jajarannya dalam hal penyelenggaraan laporan keuangan yang berhasil memperoleh predikat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
.jpg)
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, Sabtu (22/5/2022) malam.
Deny Novianto, juru bicara Fraksi Partai Demokrat (FPD) menyampaikan, fraksinya tidak semata memberikan apresiasi yang setinggi–tingginya atas prestasi WTP, namun juga berharap bisa meraih opini WTP secara konsisten.
"Mengingat mempertahankan sebuah prestasi jauh lebih berat daripada sekedar merebutnya," cetus Deny.
Fraksi berlambang mercy pun mengingatkan, mengiringi raihan WTP masih banyak yang perlu perbaiki dan yang harus dikoreksi bersama.
"Apakah ada program kegiatan yang tidak bisa berjalan misalnya, atau kah ada program kegiatan yang pelaksanaannya belum maksimal. Apa kendala-kendalanya dan lain sebagainya. Untuk hal tersebut, sambung Deny, kita sudah difasilitasi suatu agenda pembahasan bersama yaitu evaluasi LPPA," katanya.
Dengan demikian, ujar Deny lebih lanjut, hal–hal yang menyangkut problematika pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Fraksi kami sepakat untuk membahasnya langsung dalam Rapat Kerja antara Badan Anggaran DPRD Kota Mojokerto dan Tim Eksekutif Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana agenda pembahasan yang sudah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Mojokerto.
Senada juga disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN). Melalui juru bicaranya, Moeljadi, fraksi ini menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas capaian kinerja Walikota dan seluruh perangkatnya yang sudah berhasil mendapatkan opini WTP sebagai opini terbaik dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2021.
Dalam pandangan FPAN, opini WTP adalah opini tertinggi yang diharapkan dapat dipertahankan di tahun-tahun mendatang. Namun, pasca perolehan penghargaan prestisius dipertanyakan hal apa sajalah yang harus dilakukan.
"Apakah kita sudah merasa yakin bahwa setiap program pembangunan kita telah berhasil? Apakah opini ini juga bisa dianggap sebagai parameter meningkatnya kesejahteraan warga kota Mojokerto? Kami FPAN memandang tetap pentingnya evaluasi-evaluasi setiap program yang sudah kita jalankan untuk kita jadikan pedoman perbaikan program-program selanjutnya," cetusnya. Moeljadi.
Lantaran itu pula FPAN bersikap tidak akan mengajukan pertanyaan apapun terkait agenda utama paripurna.
"Karena kami lebih menekankan evaluasi perbaikan-perbaikan yang akan kita bahas dalam materi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 bersama eksekutif," tukasnya. (one/adv)
Social