Mojokerto-(satujurnal.com)
Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik dan Sonny Basuki Rahardjo serta Sekda Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo menemui massa demo penolakan kenaikan harga BBM di depan gerbang perkantoran Pemkot Mojokerto, Rabu (7/9/2022).
Massa yang berasal dari organisasi HMI, PMII, GMNI, BEM, IMM dan barisan Cipayung Plus Mojokerto berdialog dengan pimpinan Dewan untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan.
Mereka meminta DPRD Kota Mojokerto mengusulkan agar kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan masyarakat tersebut segera dicabut. Selain itu juga meminta Dewan melakukan pengawalan agar penyaluran bantuan sosial benar-benar dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Terakhir, massa mendorong Pemkot Mojokerto mengeluarkan perwali terkait pengendalian inflasi imbas kenaikan harga BBM.
Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto memastikan pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk menyikapi kenaikan harga BBM.
’’Untuk BTT (belanja tak terduga) sudah dianggarkan Rp 8 miliar lebih untuk mengantisipasi inflasi di daerah. Sebetulnya pemerintah ini sudah menata,’’ tegasnya pada massa.
Pihaknya juga memastikan mendukung aspirasi yang disampaikan massa aksi.
"Kita juga mendukung aspirasi mahasiswa, nanti kita akan sampaikan terkait kenaikan harga BBM ini," tandas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaidi Malik yang menyatakan jika legislatif sepakat dengan tuntutan mahasiswa menyanggupi akan meneruskan aspirasi mereka.
Pun soal kekhawatiran melonjaknya inflasi pasca kenaikan harga BBM, Junaedi menyatakan, saat ini legislatif dan eksekutif tengah mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 terkait penanganan dampak inflasi 2022 bersama eksekutif.
“Saat ini rancangan peraturan daerah tentang P-APBD 2022 yang didalamnya juga menginisiasi pengendalian inflasi akibat kenaikan harga BBM tengah kami bahas. Paling lambat satu minggu lagi hasilnya akan kami sampaikan ke rekan-rekan,” janji Juned, sapaan karib politisi PKB tersebut.
Diujung dialog mahasiswa juga meminta pimpinan DPRD menandatangani nota kesepakatan terkait tuntutan pengunjuk rasa pencabutan kenaikan harga BBM bersubsidi. (one/adv)
Social