Wali Kota Mojokerto Hadiri High Level Meeting dan Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Forkopimda Jatim

Surabaya-(satujurnal.com)

Wali kota Mojokerto, Ika Puspitasari menghadiri High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Bersama Forkopimda Jawa Timur di JW Marriott Hotel Surabaya, Senin (20/2/2023).

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung forum yang juga dihadiri Kalpolda Jatim berserta jajaran Kapolres dan Kapolresta, Pangdam V Brawijaya berserta jajaran Kodim, Bupati dan Wali kota se-Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah mengharapkan berbagai pihak untuk mengendalikan dan menangani inflasi dengan baik. Jika tidak, tentu akan berdampak pada angka kemiskinan di masing-masing daerah.

"Kegiatan ini sangat penting untuk mensinkronkan langkah - langkah kepala daerah untuk membangun sinergitas dalam pengendalian inflasi. Untuk itu kami meminta agar Bupati dan Walikota agar sering sering blusukan mengetahui perkembangan pasar," ujarnya.

Dalam forum tersebut juga dipaparkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jatim masih berada di atas sasaran, namun tekanan tercatat melandai. IHK di Jatim pada periode Januari 2023 tercatat sebesar 6,41% (yoy), lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 6,52% (yoy) dan lebih tinggi dari tingkat inflasi nasional sebesar 5,28% (yoy).

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan dalam kesempatan tersebut yaitu naiknya harga beras karena terbatasnya stok beras di lapangan. Khofifah menyayangkan hal tersebut, mengingat berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan stok beras di Jatim surplus 3,1 juta ton.

Untuk itu, ia mendorong setiap daerah mempersiapkan stockist di area pasar-pasar rakyat untuk menampung beras. Stockist semacam ini sudah berdiri di Surabaya, Malang Raya dan Gresik. "Kalau ada kebutuhan maka tidak perlu lagi menggerakkan dari Kantor Bulog," katanya.

Lebih lanjut, gubernur juga menyampaikan sejumlah poin-poin arahan penting. Antara lain Pemerintah Provinsi Jatim, Pemkab dan Pemkot bersama Satgas Pangan harus melakukan sinergi dan koordinasi dengan Gapoktan, PERPADI, Distributor dan Perum Bulog agar terwujud stabilisasi pasokan dan harga pangan (komoditas beras) di Jatim.

Kedua, memperkuat fungsi Bulog sebagai penyedia cadangan beras pemerintah sebagai CBP (Cadangan Beras Pemerintah) tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton.

Secara on-farm, peningkatan ketersediaan pasokan dilakukan dengan menggalakkan masa tanam lebih cepat, serap gabah beras petani, penyusunan pola tanam dengan pendekatan teknologi pertanian terpadu, optimalisasi pengamanan produksi.

Berikutnya, digitalisasi pemasaran produk pertanian dan mendorong adanya food station, peningkatan kerja sama antar daerah dan pelaksanaan operasi pasar dilakukan sewaktu-waktu oleh semua kabupaten/kota apabila komoditas tertentu mengalami kenaikan harga yang signifikan dan optimalisasi penggunaan BTT untuk subsidi ongkos angkut.(ank/inf)