Mojokerto-(satujurnal.com)
Enam fraksi di tubuh DPRD Kota Mojokerto memberi catatan dan atensi khusus dalam pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan Wali Kota Ika Puspitasari dalam rapat paripurna di gedung Dewan, Sabtu (17/6/2023).
Dalam penyampaian PU di hari yang sama, seluruh fraksi menyoroti pos pendapatan asli daerah (PAD) yang mengalami penurunan dibanding tahun anggaran sebelumnya serta angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2022 yang cukup signifikan mencapai 228,794 miliar.
Tak hanya mengkritisi, seluruh fraksi juga mengapresiasi kinerja Wali Kota dan jajarannya dalam hal penyelenggaraan laporan keuangan yang berhasil memperoleh predikat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sembilan kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Suliyat mengingatkan Pemerintah Kota Mojokerto agar lebih meningkatkan pengawasan selektif dalam proses penyusunan anggaran dan realisasinya. Sehingga kinerja laporan keuangan pemerintah daerah dapat menjadi lebih berkualitas.
“Upaya yang harus ditempuh adalah dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Pendampingan harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, serta selalu melakukan pengawasan dalam semua tahapannya," ujar Suliyat.
Fraksi ini juga menyoroti pos belanja hibah dan belanja bansos yang tidak terealisasi seratus persen.
“Padahal kedua jenis belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Mojokerto. apa penjelasan dari pemerintah kota mojokerto terkait hal tersebut,” singgungnya.
Sementara Fraksi PKB melalui juru bicaranya Wahju Nur Hidajat menyatakan, PU yang disampaikan fraksinya tidak mengulas dan mempertajam angka per angka, karena akan dibahas dalam rapat kerja Badan Anggaran dan TPAD.
“Kami hanya menyampaikan beberapa catatan terkait kinerja pemerintah di tahun 2022 yang perlu perbaikan serta sekedar mengingatkan bahwa kita harus berbuat dan bekerja sebaik-baiknya untuk masyarakat Kota Mojokerto. Karena di tahun 2023 ini adalah penghujung suadari Walikota dalam mengemban amanah sebagai Walikota Mojokerto. Kami berharap dalam penghujung pemerintahan saudari Walikota bisa meninggalkan hal-hal yang baik untuk masyarakat Kota Mojokerto, sehingga di periode selanjutnya bisa terpilih kembali,” katanya.
Fraksi Partai Golkar menyodorkan beberapa poin pertanyaan yang disampaikan juru bicaranya, Riza Ibnu Yulianto. Fraksi ini meminta penjelasan soal SILPA lebih dari dua ratus miliar rupiah. Dari pos belanja apa saja yang menyebabkan besaran SILPA itu.
Selain soal SILPA, fraksi partai berlambang pohon beringin ini juga mempertanyakan kurangnya penyerapan anggaran belanja hibah.
“Hibah yang peruntukannya langsung dapat dirasakan masyarakat seharusnya dari tahun ke tahun bisa bertambah luas dan juga anggarannya bisa meningkat. Untuk itu Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan,” kata Riza.
Sedangkan Fraksi Partai Amanat Nasional dalam pemandangan umum (PU) yang disampaikan juru bicaranya, Moeljadi meminta penjelasan soal tidak terserapnya secara keseluruhan belanja daerah.
”Fraksi PAN meminta penjelasan mengapa belanja daerah tidak terserap 100% hanya 88,87%.Apa yang menjadi sebab dan kendalanya,” ucap Moeljadi.
Selain itu, fraksi ini menyoal besaran angka SILPA sekaligus menekankan perlunya pencermatan kegiatan yang tidak berjalan dalam perencanaan dan evaluasi efisiensi belanja daerah serta manajemen asset.
Fraksi Partai Demokrat (FPD) menyatakan memberi atensi khusus terhadap PAD lantaran mengalami penurunan.
“Dalam pandangan Fraksi Partai Demokrat sektor Pendapatan Daerah menjadi atensi khusus, bagaimanapun juga PAD merupakan slah satu tolak ukur dari kemandirian suatu daerah. Meningkatnya Pendapatan Daerah tidak seiiring dengan PAD yang justru mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp 189,783 miliar menjadi Rp 150,540 miliar pada TA 2022 atau penurunan sekitar Rp 39,243 miliar. Apapun sebabnya dalam pandangan FPD, peningkatan PAD tetap harus diupayakan semaksimal mungkin mengalami kenaikan setiap tahunnya,” tandas Indro Tjahyono, juru bicara FPD.
Fraksi besutan SBY ini juga memberi perhatian khusus besaran SILPA yang dinilai cukup signifikan.
“FPD berharap, hal ini tidak akan terjadi ke depannya, bahkan bila perlu SILPA harus nol rupiah,” tukasnya.
Sementara Fraksi Gerakan Keadilan Pembangunan, fraksi gabungan tiga anggota Dewan asal tiga partai, melalui juru bicaranya Budiarto meminta Pemkot Mojokerto segera Menyusun data potensi PAD untuk meningkatkan sumber pembiayaan diantara memperhatikan identifikasi faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan dari pengelolaan PAD setiap SKPD.
“Perlu didalami penyebab terjadinya penurunan PAD 2022. Setelah dicermati, pendapatan BLUD menjadi kontributor utama atas penurunan PAD ini. Untuk itu perlu didalami penyebab penurunan ini dan dirumuskan strategi dalam rangka peningkatan kembali pendapatan BLUD pada khususnya dan PAD pada umumnya,” tandasnya. (one)
Social