Mojokerto-(satujurnal.com)
Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto membacakan sejarah singkat Kota Mojokerto di upacara peringatan HUT ke-105 Kota Mojokerto di Alun-Alun Wiraraja, Selasa (20/6/2023).
Sunarto mengawali pembacaan sejarah dengan menyampaikan kelahiran Kota Mojokerto sebagai salah satu kota di Jawa Timur yang ditetapkan tanggal 20 Juni sebagai Hari Jadi yang dikukuhkan dalam Perda Kota Mojokerto No. 12 Tahun 2020.
Penetapan Hari Jadi Kota Mojokerto sebagai salah satu Kota di Jawa Timur, ujarnya, mengacu dari berbagai peristiwa penting dan berdasarkan pertimbangan historis, sosiokultural, dan struktur pemerintahan, baik pada masa pra dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia.
Sistem pemerintahan Belanda yang sentralistik yang berlangsung sampai abad ke 20 telah mengubah dan menimbulkan kepemimpinan baru.
Kepemimpinan baru inilah yang menghendaki adanya reformasi politik baru, sehingga pada tahun 1903 ditetapkan Undang-Undang Desentralisasi atau Decentralisasi Wet 1903. Berdasarkan undang undang tersebut kemudian pada tanggal 20 Juli 1918 disahkan pemerintahan Kota Mojokerto yang otonom bernama Gemeente Mojokerto.
“Pembentukan Pemerintah Kota Mojokerto melalui suatu proses kesejarahan yang diawali melalui status sebagai Gemeente, berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda nomor 324 Tahun 1918, tanggal 20 Juni 1918,” kata Sunarto.
Gementee Mojokerto disahkan berdasarkan Staatsblad Nomor 24 Tahun 1918. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 1928, status Gemeente Mojokerto berubah menjadi Stadsgemeente Mojokerto. Stadsgemeente Mojokerto inilah merupakan cikal bakal lahirnya Kota Mojokerto.
Lepas dari pengaruh pemerintah kolonial Belanda, kemudian digantikan masa pendudukan Jepang.
“Pemerintah kota yang pada masa Kolonial Belanda bernama gemeente dan kemudian stadsgemeente, pada masa Pemerintahan Penduduk Jepang berstatus Sidan diperintah oleh seorang Si Ku Cho dari 8 Mei 1942 sampai dengan 15 Agustus 1945,” katanya.
Lebih lanjut politisi senior PDI Perjuangan Kota Mojokerto tersebut mengulas, pada zaman revolusi 1945-1950 Kota Mojokerto ditetapkan sebagai kota otonom yang dalam pelaksanaan pemerintahannya masuk ke dalam wilayah Kabupaten Mojokerto yang diperintah oleh bupati.
“Pemerintah Kota Mojokerto didalam pelaksanaan Pemerintah menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan diperintah oleh seorang Wakil Walikota didampingi Komite Nasional Daerah,” tukasnya.
Daerah Otonomi Kota Kecil Mojokerto, katanya lebih jauh, berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, tanggal 14 Agustus 1950 kemudian berubah status sebagai Kota Praja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957.
Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 berubah menjadi Kotamadya Mojokerto. Selanjutnya berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto seperti Daerah-Daerah yang lain berubah Nomenklatur menjadi Pemerintah Kota Mojokerto.
Dan Kota Mojokerto yang semula dari 2 Kecamatan berubah menjadi 3 kecamatan berdasarkan Perda Kota Mojokerto No. 12 tahun 2020 dan berdasarkan hasil penelitian ditetapkan Hari Jadi Kota Mojokerto pada tanggal 20 Juni.
Sementara itu, dalam upacara peringatan HUT Kota Mojokerto ke-105, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bertindak sebagai inspektur upacara.
Dalam amanatnya, wali kota ini mengajak seluruh aparatur dan seluruh elemen masyarakat terus semangat dalam bertindak kreatif dan turut berinovasi dalam berbagai bidang demi pembangunan Kota Mojokerto kedepan.
“Seiring tema Hari Jadi Kota Mojokerto yaitu Aktif, Inovatif dan Kreatif untuk Kota Mojokerto Lebih Sejahtera, saya mengajak seluruh aparatur dan seluruh elemen masyarakat untuk terus semangat dalam bertindak kreatif dan turut berinovasi dalam berbagai bidang,” katanya.
Upacara Hari Jadi Kota Mojokerto yang kali pertama digelar di Alun-alun ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Dr Muhadjir Effendy MAP, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr.Drs. Akmal Malik, M.Si., Direktur Perlindungan Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Irini Dewi Wanti, S.S, M.SP, Konjen Jepang di Surabaya Mr. takeyama Kenichi, Asisten I Setdaprov Jatim Benny Sampirwanto, Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto , Bupati Mojokerto dr. Ikfina Fahmawati, M.Si, serta jajaran Forkompimda setempat. (one/ADV)
Social