Mojokerto-(satujurnal.com)
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengajak seluruh lapisan masyarakat mengkampanyekan secara masif pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan bersatu dalam upaya memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Kekerasan terhadap perempuan dan anak itu masih terjadi dimana-mana. Termasuk perilaku eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Maka kita harus sama-sama memberantas dan mencegahnya. Untuk menekan bahkan mencegah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka kampanye dan sosialisasi harus berkelanjutan,” kata Wali Kota saat memberi sambutan dalam ‘Workshop Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak’ yang digelar Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto di Gedung Sabha Mandala Madya Pemkot Mojokerto, Senin (23/10/2023).
Menurut Ning Ita, sapaan Wali Kota Ika Puspitasari, isu kekerasan terhadap perempuan dan anak harus menjadi perhatian bersama semua pihak. “Maka dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dalam hal penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak,” cetusnya.
Sedangkan dalam memberikan fungsi layanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak, ujar Ning Ita, Pemkot menghadirkan Call Center 112.
“Kehadiran Call Center 112 bertujuan untuk mempermudah akses bagi korban atau pelapor dalam melakukan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak," sebut Ning Ita.
Dihadapan 55 peserta workshop dari unsur GOW, dan perwakilan PKK se Kota Mojokerto Ning Ita menegaskan, kewenangan dirinya selaku wali kota untuk mengelola APBD Kota Mojokerto, ia gunakan semaksimal mungkin untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kaum perempuan.
“Tentunya selama 5 tahun ini ibu-ibu semua bisa melihat bahwa penganggaran Kota Mojokerto sudah benar-benar perspektif gender,” cetusnya.
Dalam pandangan wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini, berbicara tentang perempuan dan anak memang sangat menarik.
“Sangat menarik khususnya saya sebagai perempuan yang dapat membuat sebuah kebijakan yang sifatnya strategis dalam hal perempuan dan anak yang sudah saya buktikan selama memiliki kewenangan sebagai wali kota,” katanya.
Ditegaskan, semakin besarnya perhatian dan kerja bersama dari berbagai pihak untuk terlibat dalam penyelesaian isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan harapan baru bagi upaya Pemkot memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak.
Bahkan, untuk kepentingan itu, dalam waktu dekat, sekira bulan Pebruari 2024 mendatang, Pemkot Mojokerto akan membentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
Kepala Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto Choirul Anwar mengatakan, peserta workshop diharapkan menjadi narasumber untuk aksi dan perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan masing-masing.
Selain itu, sosialisasi dan aksi nyata menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa dikolaborasikan dengan kegiatan dasa wisma.
“Kelompok dasa wisma yang berjumlah 1.215 yang tersebar di seluruh kelurahan di Kota Mojokerto bisa menjadi garda depan dalam menangkal kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tukasnya.
Sementara itu, Toetiek Septriasih, Ketua Ikatan Psikolog Indonesia Wilayah Jawa Timur yang dihadirkan sebagai narasumber mengemukakan beberapa fakta tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kekerasan banyak terjadi di ranah domestik, yaitu rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan tindak pencegahan dimulai dari rumah,” katanya.
Data kekerasan di Indonesia, ujar Toetik, menunjukkan bahwa anak-anak remaja menjadi korban terbanyak, disusul oleh usia dewasa muda yang nota bene ibu atau istri.
“Jenis kekerasan yang sering terjadi adalah seksualitas, kekerasan verbal dan fisik. Maka dari itu pentingnya pendidikan seksualias serta psikoedukasi diberikan sejak dini,” imbuhnya.
Sedangkan potensi terjadinya tindak kekerasan, katanya lebih lanjut, dilakukan oleh orang-orang dewasa.
“Dalam hal demikian maka pendekatan serta penguatan di ranah keluarga menjadi hal utama,” tandasnya.
Toetiek memberikan beberapa tips jika perempuan atau anak mengalami kekerasan.
“Bisa dimulai dengan bercerita pada pihak yang dipercaya. Kemudian cari informasi bantuan, meminta pendampingan, melaporkan ke aparat penegak hukum, meminta bantuan komunitas dan cari bantuan pemulihan profesional,” beber ia.
Dihadapan ibu-ibu peserta workshop, Toetiek menularkan ilmu pendampingan terhadap korban.
“Pahami tentang situasi krisis dan dukungan psikologis awal sebagai komponen dasar pendampingan kekerasan,” ucapnya.
Dukungan sosial dalam situasi, kata Toetik, merupakan sumber daya yang memberikan kenyamanan fisik psikologis bagi penerima dukungan sosial yang didapat lewat pemahaman bahwa ia dicintai, diperhatikan, dihargai oleh orang lain dan ia juga merupakan bagian dari suatu kelompok sosial.
“Dukungan sosial baru akan bermanfaat jika yang diberikan memang sesuai dengan yang dibutuhkan penerima,” tandasnya. (one/adv)
Social