Meski angkanya menurun, bayangan ribuan anak yang tidak kembali ke bangku sekolah tetap menyisakan keprihatinan. Hingga pertengahan tahun 2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mencatat sebanyak 4.508 anak tercatat putus sekolah.
Jumlah ini memang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4.936 anak. Namun, bagi Liswati, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, angka itu masih tergolong tinggi.
“Data itu kami peroleh dari dashboard Kemdikdasmen Kementerian Pendidikan,” ujar Liswati, Kamis (24/7/2025).
Liswati tak sendiri dalam menakar permasalahan. Berdasarkan kajian UNICEF, ada dua akar utama penyebab anak-anak berhenti sekolah: budaya dan ekonomi. Keduanya saling berkait dan seringkali membentuk siklus yang sulit diputus.
Di balik statistik, terdapat cerita-cerita sunyi yang akrab di pelosok Kabupaten Mojokerto, tentang anak perempuan yang menikah muda karena desakan keluarga, atau anak lelaki yang terpaksa bekerja membantu orang tua di sawah ketimbang melanjutkan sekolah.
“Faktor budaya ini meliputi praktik pernikahan dini, kurangnya dukungan dari keluarga, serta lingkungan sosial yang kurang kondusif terhadap pendidikan,” jelas Liswati.
Sementara dari sisi ekonomi, masalah biaya, beban rumah tangga, hingga rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan menjadi kendala utama.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto tak tinggal diam. Melalui Dinas Pendidikan, mereka menggencarkan upaya untuk menekan angka putus sekolah. Pendekatan dilakukan melalui dua jalur, formal dan nonformal.
“Koordinasi dengan berbagai OPD kami lakukan secara intens, terutama dalam sosialisasi pendidikan di tengah masyarakat,” kata Liswati.
Salah satu targetnya adalah menyadarkan orang tua bahwa sekolah bukan hanya kebutuhan, tapi hak anak yang tak boleh terampas.
Di luar sistem pendidikan formal, peran lembaga pendidikan nonformal seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dihidupkan kembali. Kedua lembaga ini tak hanya menyediakan ruang belajar alternatif, tapi juga menjadi jembatan untuk menyapa mereka yang telah lama terputus dari sistem.
“Lembaga-lembaga ini menjadi ujung tombak dalam menjangkau anak-anak yang sempat tidak sekolah,” terang Liswati.
Tak hanya berupaya mengembalikan anak-anak ke jalur pendidikan, Dindik Kabupaten Mojokerto juga ingin memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang berguna. Salah satu program unggulan adalah pendidikan kesetaraan Paket C yang dilengkapi dengan pelatihan life skill.
“Lewat peningkatan keterampilan hidup, kami ingin peserta didik memiliki bekal nyata untuk masuk ke dunia kerja,” pungkasnya.
Bagi Pemkab Mojokerto, menurunkan angka putus sekolah bukan sekadar memperbaiki data. Ini tentang menyalakan harapan baru. Tentang memberi ruang bagi ribuan anak untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi.(eri.p)
