Mojokerto-(satujurnal.com)
DPRD Kota Mojokerto memastikan bakal mengakomodir aspirasi para pengemudi ojek online (ojol) yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP), Kamis (18/9/2025). Salah satu usulan utama adalah pembebasan biaya parkir saat driver menjalankan order, terutama di restoran, rumah makan, hingga fasilitas milik pemerintah seperti Alun-Alun Kota Mojokerto.
Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Arie Hernowo, menegaskan usulan itu sudah ditampung oleh Komisi II bersama Dinas Perhubungan (Dishub). “Dari Komisi II akan mengkaji agar aspirasi ojol bisa terakomodir dalam regulasi daerah,” jelasnya.
Legislatif juga meminta komunitas ojol melakukan pendataan titik parkir yang diusulkan untuk dibebaskan. Hasil pendataan ini nantinya dijadikan dasar pengecualian khusus bagi driver. Rencananya, DPRD akan menyiapkan payung hukum berupa Perda yang masuk dalam raperda inisiatif dewan pada 2026.
Meski begitu, dewan memastikan Dishub sudah menyiapkan langkah cepat. Plt Kepala Dishub Kota Mojokerto, Amin Wachid, menyebut parkir tepi jalan umum dengan sistem berlangganan sudah gratis. “Untuk di Jalan Mojopahit, A. Yani, Pahlawan, hingga Gajah Mada sudah tidak dipungut biaya,” ujarnya.
Kendati demikian, masih ada kantong parkir yang dikelola pihak ketiga, seperti di rumah makan, kafe, atau rumah sakit. Amin mengaku akan segera berkoordinasi dengan pengelola usaha agar memberi pengecualian untuk driver ojol. “Terima kasih atas masukannya, segera setelah ini akan kami komunikasikan supaya teman-teman ojol dapat prioritas,” tegasnya.
Sebelumnya, perwakilan ojol Mojokerto mendatangi DPRD untuk menyampaikan uneg-uneg. Doni, salah satu driver, berharap ada kebijakan yang bisa mengurangi beban mereka. “Pendapatan kami semakin minim. Kalau masih harus bayar parkir dobel saat ambil makanan dan antar ke pemesan, makin berat,” keluhnya.
Keluhan serupa juga datang dari Margono, driver ojol lain. Ia mencontohkan, saat ambil order di rumah sakit, biaya parkir Rp3 ribu sementara ongkir hanya Rp5 ribu. “Hampir habis buat parkir,” ujarnya.
DPRD pun menegaskan sudah meminta komunitas ojol mendata titik parkir pihak ketiga, agar bisa segera ditindaklanjuti lewat surat resmi.(one)
