Mojokerto-(satujurnal.com)
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengingatkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar memperketat pengawasan sejak tahap perencanaan dan penganggaran. Ia meminta setiap potensi kesalahan administratif maupun penyimpangan pelaksanaan program diantisipasi sejak dini melalui pengendalian internal yang berjalan efektif.
“Lebih baik dicegah. Jangan menunggu terjadi dulu baru dilakukan upaya penyelesaian,” tegas wali kota yang akrab disapa Ning Ita saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan di Lynn Hotel, Rabu (11/11/2026).
Menurut Ning Ita, penguatan pengawasan harus berjalan seiring dengan perbaikan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Seluruh jajaran dituntut meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas pengelolaan anggaran, serta integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Ia menegaskan, pembenahan tata kelola harus menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah dengan mengacu pada sejumlah indikator, di antaranya Indeks Reformasi Birokrasi, maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Untuk mendorong pencapaian target tersebut, Pemkot Mojokerto secara berkala meminta pendampingan dan pemantauan dari Kementerian PAN-RB serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap rekomendasi evaluasi dan rencana aksi ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
“Kita ingin tata kelola pemerintahan ini lebih baik dan terus mengalami perbaikan secara bertahap. Berawal dari komitmen, kemudian upayanya kita ikhtiarkan bersama-sama,” tutur Ning Ita.
Dalam rakor tersebut, Ning Ita juga meminta seluruh kepala perangkat daerah terbuka terhadap hasil evaluasi dan pengawasan. Setiap temuan harus dijadikan bahan introspeksi sekaligus pijakan untuk melakukan pembenahan agar kesalahan serupa tidak terulang.
Ia mengingatkan, integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dibarengi pemahaman yang kuat terhadap regulasi. Sebab, ketidaktelitian memahami aturan berpotensi menimbulkan persoalan administratif hingga ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.
Ning Ita secara khusus meminta kepala OPD mengawal langsung proses perencanaan dan penganggaran di masing-masing instansi. Tanggung jawab tersebut tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada bagian atau seksi yang menangani penyusunan dokumen perencanaan.
“Kepada seluruh kepala perangkat daerah, tolong jajarannya dikawal. Dalam setiap proses perencanaan, jangan dipasrahkan saja kepada bagian atau seksi yang bertugas menyusun perencanaan dan penganggaran,” pintanya.
Selain pengawasan pada tahap perencanaan, pengendalian internal juga harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Penerapannya tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen administrasi, tetapi harus menjadi bagian nyata dari proses kerja setiap perangkat daerah.
Setiap OPD juga diminta mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target program. Risiko tersebut harus diikuti langkah pengendalian dan solusi yang tepat sebelum berkembang menjadi persoalan lebih besar.
Ning Ita menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang mengedepankan pencegahan. Dengan mengenali potensi masalah sejak awal, perangkat daerah memiliki ruang lebih luas untuk melakukan perbaikan sebelum muncul dampak yang merugikan penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui Rakor Pengawasan ini, Pemkot Mojokerto mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Pengawasan diharapkan menjadi instrumen perbaikan berkelanjutan, sekaligus memastikan setiap penggunaan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.(one/hms)
