Mojokerto-(satujurnal.com)
Sebanyak 8.651.080 batang rokok ilegal dimusnahkan dalam aksi pembakaran di halaman Balai Kota Mojokerto, Kamis (12/11/2026). Jutaan batang rokok tanpa memenuhi ketentuan cukai tersebut memiliki nilai mencapai Rp12,84 miliar, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp8,37 miliar.
Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) berupa barang kena cukai ilegal itu dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengajak masyarakat ikut memutus mata rantai peredarannya dengan tidak membeli, menjual, memproduksi, maupun mendistribusikan rokok ilegal.
Barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan Bea Cukai Sidoarjo selama Juli 2026. Penindakan tersebut mencakup wilayah pengawasan Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto.
Pemusnahan diawali secara simbolis di halaman Balai Kota Mojokerto. Selanjutnya, seluruh barang hasil penindakan dibawa ke PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA), Kabupaten Mojokerto, untuk dimusnahkan hingga tuntas.
Dalam kegiatan tersebut, Ning Ita menyampaikan apresiasi kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, serta seluruh pihak yang berkolaborasi dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal.
Menurutnya, pengawasan dan penindakan perlu berjalan beriringan dengan edukasi masyarakat. Sosialisasi mengenai ketentuan cukai dan dampak peredaran barang kena cukai ilegal perlu diperkuat agar masyarakat memahami konsekuensi pelanggarannya.
“Saya berharap upaya pengawasan dan penindakan tidak hanya dilakukan secara represif, tetapi juga diikuti dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan di bidang cukai serta dampak peredaran barang kena cukai ilegal,” tutur Ning Ita.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan untuk mengambil peran aktif dalam mencegah peredaran rokok ilegal.
“Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk turut berperan aktif dalam mencegah dan memberantas peredaran rokok ilegal dengan tidak memproduksi, menjual, membeli, maupun mendistribusikannya,” tegasnya.
Ning Ita menekankan pentingnya sinergi antara Bea Cukai, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pengawasan yang semakin optimal diharapkan mampu melindungi penerimaan negara sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil di Kota Mojokerto dan sekitarnya.
DJKN: Pemusnahan Harus Beri Efek Jera
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur, Arik Haryono, menegaskan pemusnahan tersebut memiliki arti penting dalam penegakan hukum dan perlindungan penerimaan negara.
Menurutnya, langkah tersebut juga menjadi bentuk komitmen negara dalam menciptakan iklim usaha yang sehat serta melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran barang kena cukai ilegal.
“Kegiatan pada pagi hari ini memiliki makna yang sangat penting. Tidak hanya sebagai bentuk penegakan hukum, namun juga sebagai wujud nyata komitmen negara di dalam menjaga penerimaan negara, untuk menciptakan iklim usaha yang sehat serta melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran barang kena cukai ilegal,” ungkap Arik.
Ia menjelaskan, barang hasil penindakan tersebut telah berstatus sebagai barang yang dikuasai negara. Karena itu, tindak lanjutnya harus mengikuti mekanisme pengelolaan Barang Milik Negara.
“DJKN memiliki peran untuk memastikan bahwa tindak lanjut atas barang hasil penindakan dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum, sehingga barang yang dilarang untuk dimanfaatkan tersebut tidak kembali beredar di tengah masyarakat,” jelasnya.
Arik berharap pemusnahan tersebut mampu memberikan efek jera kepada para pelanggar, menekan peredaran rokok ilegal, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan di bidang cukai.
Peredaran Rokok Ilegal Diperkirakan Capai 14 Persen
Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Rusman Hadi, mengungkapkan peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan serius dalam pengawasan cukai.
Berdasarkan hasil survei Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2025, proporsi rokok ilegal yang beredar diperkirakan mencapai 13 hingga 14 persen.
“Data yang disurvei oleh UGM pada 2025, rokok ilegal yang beredar itu sekitar 13 sampai 14 persen,” kata Rusman.
Ia menilai harga rokok ilegal yang lebih murah dengan cita rasa hampir sama seperti produk legal membuat barang tersebut relatif mudah diterima masyarakat.
Padahal, peredaran rokok ilegal berdampak langsung terhadap penerimaan negara dari sektor cukai. Dampak berikutnya juga dirasakan daerah melalui berkurangnya dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
“Yang lebih penting lagi, peredaran rokok ilegal ini menggerus penerimaan dari cukai rokok. Otomatis, dana bagi hasil juga berkurang,” jelasnya.
Rusman menambahkan, Bea Cukai Jawa Timur I terus meningkatkan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Namun, upaya tersebut membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh pihak karena tantangan pemberantasan ke depan semakin berat.
Pemusnahan jutaan batang rokok ilegal di Kota Mojokerto ini diharapkan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai. Selain menjaga penerimaan negara, langkah tersebut juga menjadi upaya melindungi masyarakat serta memberikan kepastian dan keadilan bagi pelaku usaha yang menjalankan usahanya sesuai ketentuan.(one/hms)
