
Jombang-(satujurnal.com)
Puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Persatuan Indonesia (SBPI) Jombang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Jalan KH Wahid Hasyim, Senin (16/11/2026) pagi. Mereka mendesak kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 sebesar 10 persen sekaligus meminta pemerintah menindak perusahaan yang diduga mempekerjakan karyawan hingga 12 jam sehari.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni kejelasan regulasi penetapan upah 2027, penindakan terhadap perusahaan yang menerapkan jam kerja 12 jam, serta tindak lanjut penanganan persoalan ketenagakerjaan melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Polres Jombang.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan, sembari menyuarakan keresahan terkait kesejahteraan serta perlindungan hak-hak pekerja.
Tuntut Kenaikan UMK Minimal 10 Persen
Dalam tuntutannya, buruh meminta pemerintah mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar penetapan UMK 2027.
Mereka mengusulkan kenaikan minimal 10 persen dari UMK 2026 yang saat ini berada di angka Rp3,3 juta. Namun, menurut perwakilan buruh, kenaikan tersebut pun dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Koordinator Lapangan aksi, Hadi Purnomo, mengatakan hingga pelaksanaan demonstrasi belum ada kejelasan regulasi yang menjadi dasar penetapan upah tahun depan.
“Hari ini aksi membawa tiga tuntutan. Yang pertama adalah tolong berikan kejelasan terkait dengan kenaikan upah di tahun 2027. Karena sampai saat ini belum ada regulasi atau secara aturan yang jelas mengenai penetapan upah,” ujar Hadi.
Soroti Dugaan Eksploitasi Pekerja 12 Jam
Selain persoalan upah, massa juga menyoroti dugaan praktik perusahaan, terutama penyedia tenaga kerja outsourcing, yang mempekerjakan karyawan hingga 12 jam dalam sehari.
Praktik tersebut dipersoalkan karena dinilai melanggar ketentuan ketenagakerjaan dan berpotensi menjadi bentuk eksploitasi terhadap pekerja. Buruh secara khusus menyoroti dampaknya terhadap pekerja perempuan.
Hadi mendesak pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang memeriksa kejelasan perjanjian kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) yang menjadi dasar hubungan kerja tersebut.
“Dan yang kedua, ini adalah tolong tindak tegas perusahaan atau terutama outsourcing yang mempekerjakan karyawannya itu 12 jam kerja. Karena secara aturan itu sudah melanggar. Saya ingin tahu MoU-nya di Dinas Ketenagakerjaan, karena mereka adalah dinas ketenagakerjaan yang seyogianya mereka tahu,” tegasnya.
Menurut Hadi, penerapan jam kerja hingga 12 jam merupakan persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian pemerintah.
“12 jam kerja itu bagi kami adalah suatu eksploitasi bagi manusia, terutama buruh perempuan,” lanjutnya.
Ia juga menegaskan tuntutan kenaikan upah tidak terlepas dari kebutuhan pekerja untuk memperoleh penghasilan yang layak.
Melalui aksi tersebut, para buruh mendesak Pemkab Jombang segera memberikan kepastian mengenai kebijakan pengupahan 2027, melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang diduga melanggar ketentuan ketenagakerjaan, serta menindaklanjuti persoalan yang mereka sampaikan melalui instansi terkait.
Mereka berharap tuntutan tersebut tidak berhenti sebagai aspirasi demonstrasi, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah konkret untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pekerja.(rial)