Home Regional Pemkot Mojokerto Pemkot Mojokerto Buka Akses Kerja bagi Disabilitas, 22 Peserta Ikuti Pelatihan Kompetensi...

Pemkot Mojokerto Buka Akses Kerja bagi Disabilitas, 22 Peserta Ikuti Pelatihan Kompetensi 2026

0
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama peserta pelatihan tata boga penyandang disabilitas berfoto bersama di UPT BLK Mojokerto. dok: ist.

Mojokerto-(satujurnal.com)
Pemerintah Kota Mojokerto memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui program pelatihan keterampilan berbasis kompetensi. Sepanjang 2026, program yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tersebut telah menjangkau 22 peserta penyandang disabilitas dari total 192 peserta pelatihan.

Komitmen tersebut terlihat saat Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meninjau pelatihan tahap ketiga di Gedung UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Mojokerto, Jalan Raya Jabon, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Selasa (17/11/2026).

Sebanyak 16 peserta mengikuti pelatihan tata boga pada tahap ini. Mereka terdiri atas enam penyandang disabilitas daksa, sembilan penyandang disabilitas rungu wicara, dan satu penyandang autisme.

Pelatihan berlangsung selama 24 hari kerja, mulai 28 Oktober hingga 24 November 2026. Setelah menyelesaikan materi pelatihan, seluruh peserta dijadwalkan mengikuti uji kompetensi pada 25 November 2026.

Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita itu menjelaskan, pelatihan dirancang untuk meningkatkan keterampilan sekaligus memperluas akses informasi antara pencari kerja penyandang disabilitas dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

“Basis data peserta yang telah mengikuti pelatihan di BLK Provinsi Jawa Timur ini dapat diakses oleh perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dengan demikian, perusahaan memiliki informasi mengenai calon tenaga kerja yang telah mendapatkan pelatihan,” kata Ning Ita.

Menurutnya, pembangunan inklusif harus diwujudkan melalui program dan kegiatan konkret. Komitmen tersebut juga menjadi bagian dari penerapan pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan pembangunan di Kota Mojokerto.

“Pengarusutamaan gender bukan hanya sekadar masuk dalam perencanaan, tetapi harus diimplementasikan dalam setiap program dan kegiatan di Kota Mojokerto,” tuturnya.

Ning Ita menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga harus memastikan seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok minoritas, memperoleh kesempatan serta manfaat pembangunan secara setara.

“Ketika berbicara tentang pembangunan, bukan hanya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi ukuran, tetapi juga apakah pembangunan tersebut sudah benar-benar inklusif dan menjangkau seluruh masyarakat, termasuk kelompok minoritas,” imbuhnya.

Secara akumulatif, program Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi yang berlangsung pada 2024 hingga 2026 telah menjangkau sekitar 900 peserta.

Khusus pada 2026, sebanyak 192 peserta tercatat mengikuti berbagai program pelatihan, termasuk 22 penyandang disabilitas. Capaian ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Mojokerto memperkuat kemandirian ekonomi dan memperluas kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia.(one/hms)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version