Mojokerto-(satujurnal.com)
Sejumlah sorotan dan catatan tajam terhadap kinerja eksekutif mencuat dalam rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto, Jumat (1/8/2025), saat penyampaian pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi atas Raperda Perubahan APBD 2025.
Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Ahmad Athoillah, mendorong dibentuknya panitia khusus (pansus) untuk membedah secara tuntas persoalan stagnasi bahkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami mengusulkan pembentukan pansus optimalisasi PAD agar semua akar permasalahan bisa diurai. Ini bentuk kepedulian kita terhadap masa depan keuangan daerah,” ujarnya.
Fraksi PKB juga menyoroti proyek Taman Bahari Mojopahit (TBM) yang belakangan publik menyematkan penilaian minor.
“Kami kecewa dengan penggunaan anggaran yang cenderung tidak tepat sasaran,” tandas Atho.
Sementara Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) melalui juru bicaranya, Rufis Bahrudin menuntut evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pengadaan barang dan jasa, serta proyek-proyek yang akan digarap lewat P-APBD 2025.
Fraksi ini juga memberi perhatian khusus pada proyek-proyek infrastruktur yang dinilai belum termanfaatkan secara optimal dan bahkan berpotensi mangkrak, mulai dari pujasera, kolam retensi Balai Wilwatikta, dermaga wisata TBM, hingga fasilitas di sektor Jembatan Surodinawan.
“Pemkot harus menjaga aset yang sudah dibangun, agar tidak rusak atau diambil pihak tidak bertanggung jawab,” tegas Rufis.
Sementara itu, Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Deny Novianto menyoroti pemenuhan belanja mengikat seperti gaji pegawai dan belanja barang/jasa yang selama ini masih terkendala pencairannya. “Kami mendorong agar pembayaran hak-hak pegawai seperti TPP tidak lagi molor dan bisa terealisasi tepat waktu,” cetusnya.
Makhfud Kurniawan Hidayat, juru bicara Fraksi PKS mempertanyakan lambannya pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Padahal anggaran untuk fungsi kebencanaan sudah tersedia.
“Ini menyangkut pelayanan dasar dan keselamatan masyarakat. Kami minta timeline yang realistis kapan BPBD mulai beroperasi,” tegasnya.
Mereka juga menyinggung pengurangan anggaran di sektor penanganan kebakaran. Secara tandas fraksi ini menuntut ketegasan Pemkot dalam menjamin kualitas layanan tetap terjaga di tengah keterbatasan anggaran.
Sementara, Fraksi Karya Indonesia Raya lewat Ahmad Saifulloh mendorong agar seluruh program kerja perangkat daerah bisa segera diselesaikan.
“Program yang tuntas akan mendorong pemulihan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan terkonfirmasi hanya menyampaikan PU kepada pimpinan Dewan. Pasalnya, dalam waktu yang bersamaan seluruh anggota fraksi banteng moncong putih ini mengikuti kongres partainya di Nusa Dua Bali.
Menutup jalannya sidang, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Hadi Prayitno, menyampaikan bahwa rapat paripurna akan kembali digelar hari ini, Sabtu (2/8/2025), dengan agenda mendengarkan jawaban dari Wali Kota Mojokerto atas PU fraksi-fraksi tersebut.(one)
