Depok-(satujurnal.com)
Pemerintah Indonesia semakin serius memperkuat kehadirannya di berbagai organisasi internasional. Langkah ini dinilai penting untuk memperjuangkan kepentingan nasional, meningkatkan peran strategis Indonesia di level global, sekaligus memberikan kontribusi konkret terhadap isu-isu dunia.
Hal ini menjadi agenda utama dalam Rapat Koordinasi Pencalonan dan Keanggotaan Indonesia di Organisasi Internasional yang digelar di Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (1/8/2025). Rakor ini diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, dengan menghadirkan perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Dalam siaran pers yang dirilis Kemenko Polkam 1 Agustus 2025, Asisten Koordinasi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polkam, Adi Winarso, menyebut rakor ini sebagai forum penting untuk menyelaraskan langkah dan strategi bersama dalam menghadapi dinamika diplomasi global.
“Pencalonan Indonesia di forum internasional membutuhkan pendekatan yang terstruktur, terkoordinasi, dan menyatu dengan arah kebijakan politik luar negeri. Kita harus pastikan tidak ada kebijakan yang tumpang tindih dan semua langkah saling menguatkan,” ujar Adi saat membuka rapat.
Kemenko Polkam, lanjutnya, berfungsi layaknya seorang dirigen dalam orkestra. Perannya adalah menyatukan berbagai instrumen, dalam hal ini kementerian dan lembaga, agar strategi pencalonan Indonesia di kancah global berjalan harmonis dan maksimal.
Saat ini, terdapat sejumlah pencalonan strategis yang menjadi perhatian serius pemerintah. Di antaranya pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030, yang proses pemilihannya akan berlangsung pada 2028. Selain itu, Indonesia juga mencalonkan diri sebagai anggota International Maritime Organization (IMO) kategori C periode 2026–2027, dengan pemilihan dijadwalkan pada Desember 2025. Tak hanya itu, Indonesia juga mengincar posisi-posisi penting di beberapa organisasi internasional lainnya seperti UPU, UN Board of Auditors, ITLOS, ILC, dan UNCITRAL yang dinilai memiliki pengaruh langsung terhadap sektor hukum, ekonomi, sosial, dan keamanan nasional.
“Saya harap semua pihak yang terlibat memperkuat koordinasi, memetakan strategi lobi secara rinci, dan mengoptimalkan jaringan diplomatik yang kita miliki. Pencalonan ini bukan soal gengsi, tapi soal manfaat nyata bagi Indonesia,” pungkas Adi.(one/kmp)
