Bali-(satujurnal.com)
Tanah di Indonesia jumlahnya tetap, tapi manusianya terus bertambah. Kalau tidak diatur dengan adil dan bijak, jangan kaget kalau anak cucu kita nanti kesulitan punya tanah sendiri. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, Sabtu kemarin, saat menjadi pembicara kunci dalam Kuliah Umum di Universitas Mahendradatta, Bali
Di hadapan para mahasiswa, Wamen Ossy menegaskan bahwa Reforma Agraria adalah kunci penting untuk menjaga keadilan dalam pengelolaan tanah. Konsep ini bukan cuma soal bagi-bagi lahan, tapi mencakup dua hal besar: Penataan Aset dan Penataan Akses. Dikutip dari atrbpn.go.id, (3/8), ia menyebutkan bahwa jika tanah tidak segera dikelola secara adil dan berkelanjutan, maka generasi mendatang bisa saja tidak lagi punya akses kepemilikan tanah.
“Tanah yang sudah dilegalkan atau dibagikan, harus diiringi dengan akses agar masyarakat bisa memanfaatkannya secara produktif,” jelas Ossy. Ia memberi contoh sukses di Jembrana, Bali, di mana lahan milik masyarakat adat kini ditanami pisang cavendish dan sudah ada pembelinya (off-taker). “Model seperti ini mulai ditiru di daerah lain, seperti peternakan di Majalengka,” tambahnya.
Dalam Reforma Agraria, negara juga hadir untuk membantu kelompok rentan seperti masyarakat miskin, komunitas adat, atau warga yang termarginalkan agar punya hak atas tanah.
Tak cuma soal lahan, Wamen Ossy juga memperkenalkan layanan digital pertanahan yang bisa diakses publik. “Adik-adik mahasiswa bisa buka situs Bhumi ATRBPN. Di situ, bisa dilihat bidang tanah milik orang tua kalian, lengkap dengan jenis haknya. Transparansi ini penting dalam era sekarang,” katanya.
Turut hadir dalam kuliah umum ini, Kepala Kanwil BPN Bali I Made Daging, para kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Bali, serta Wida Ossy Dermawan selaku Wakil Pembina Ikawati ATR/BPN. Acara juga dihadiri Ketua Umum Yayasan Mahendradatta, I Gusti Ngurah Wira, dan Rektor Universitas Mahendradatta, Ni Ketut Wiratny. (one/abpn)
