Mojokerto-(satujurnal.com)
Pemerintah Kota Mojokerto terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berwibawa.
Hal itu ditegaskan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, saat membuka kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi bagi Jajaran Legislatif dan Eksekutif di lingkungan Pemkot Mojokerto, yang digelar di Sabha Mandala Madya, Balai Kota, Rabu (22/10/2025).
Dalam sambutannya, Ning Ita , sapaan akrab Wali Kota , menyebut bahwa sosialisasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat pencegahan korupsi di tingkat daerah.
“Korupsi masih menjadi salah satu permasalahan besar yang dihadapi Indonesia. Ini adalah kejahatan destruktif yang merusak tatanan masyarakat, menghambat pembangunan, dan merugikan kepentingan publik. Namun, di tengah tantangan itu, Kota Mojokerto terus berupaya memperkuat sistem pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima,” ujar Ning Ita.
Lebih lanjut, Ning Ita menyampaikan bahwa berbagai indikator reformasi birokrasi di Kota Mojokerto telah menunjukkan hasil positif.
Pada tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto tercatat mencapai 86,95, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal adaptivitas, transparansi, dan integritas tata kelola pemerintahan.
Tak hanya itu, skor Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK tahun 2024 juga mencatat angka membanggakan, yakni 98,41, menjadikan Kota Mojokerto sebagai daerah dengan nilai MCP tertinggi di Jawa Timur dan masuk tiga besar nasional.
“Capaian ini membuktikan komitmen kita dalam memperkuat Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan menjaga tata kelola yang bersih dari praktik korupsi,” tambahnya.
Meski demikian, Ning Ita mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat jajaran berpuas diri. Ia menegaskan, keberhasilan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi tidak akan tercapai tanpa dukungan dan integritas DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
“Pemerintahan yang bersih dan berintegritas dicapai melalui perencanaan dan penganggaran APBD yang transparan, penyaluran hibah dan bansos yang tepat sasaran, serta pengawasan yang kuat dari DPRD dan APIP,” tegasnya.
Sebagai penutup, Ning Ita mengajak seluruh elemen pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif, untuk menjadikan momentum sosialisasi ini sebagai pijakan memperkuat integritas dan akuntabilitas.
“Mari kita jaga prestasi MCP, tingkatkan nilai SPI, dan wujudkan Kota Mojokerto yang maju, berdaya saing, dan sejahtera , bebas dari korupsi,” pungkasnya.(one/hms)
