Rabu pagi, 22 Oktober 2025. Di ruang Sabha Mandala Madya Balai Kota Mojokerto yang berlapis ukiran jati dan beraroma kayu tua, kata integritas kembali bergema. Bendera merah putih berjajar di sudut ruangan, seolah ikut menegakkan makna dari sebuah kata yang kian sering diucap namun makin jarang dihayati.
Di hadapan jajaran legislatif dan eksekutif, Wali Kota Mojokerto berbicara dengan nada pasti tentang pemerintahan yang bersih, berintegritas, berwibawa, dan bebas korupsi. Angka-angka capaian reformasi birokrasi dibacakan; skor Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK pun disebut.
Namun di sela paparan itu, ingatan saya melayang ke sebuah aula sederhana di Surakarta, empat puluh tahun silam. Sebuah ruang tanpa layar presentasi, tanpa jargon administratif, tapi menghadirkan kalimat yang menancap lebih dalam daripada seluruh indeks kinerja dan penghargaan antikorupsi yang pernah saya dengar.
Ruangan itu dipenuhi mahasiswa Jurusan Sejarah. Fakultas Sastra UNS yang duduk rapat di kursi kayu, menanti dua nama besar tampil di depan: Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo dan Dr. Suyatno Kartodirdjo.
Kala itu, dalam seminar bertema “Sejarawan Indonesia dan Sejarah Indonesia Masa Depan,” Prof. Sartono tampil sebagai pembicara utama, sementara Dr. Suyatno menjadi moderator.
Dengan nada tenang namun menyengat, Prof. Sartono menyinggung soal integritas:
“Karena lemahnya integritas, peribahasa tak ada gading yang tak retak kini berubah menjadi tak ada gedung yang tak retak.”
Kalimat itu, sebuah refleksi berani di masa Orde Baru, lahir dari zaman ketika setiap ucapan harus berhias eufemisme, ketika bahasa dipaksa berjalan di atas garis tipis antara etika dan risiko. Di masa ketika kebebasan berbicara menjadi barang mewah, keberanian intelektual diuji oleh kenyataan sosial yang mengekang. Bahasa kias menjadi satu-satunya bentuk perlawanan yang mungkin dilakukan; sebuah jalan sunyi bagi pikiran yang menolak tunduk sepenuhnya pada kekuasaan.
Ucapan Sartono bukan sekadar kritik terhadap zamannya, melainkan nubuat yang terus berlaku hingga hari ini, ketika integritas justru menjadi tema rutin dalam setiap seminar pemerintahan.
Integritas yang Sunyi
Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo (1921–2007) dikenal bukan hanya karena kepiawaiannya menulis sejarah sosial Indonesia, tetapi juga karena integritas moralnya yang legendaris. Ia menolak jabatan tinggi, hidup sederhana, dan memegang prinsip kejujuran sebagai dasar ilmu.
Dalam setiap proyek penelitian yang dipimpinnya di UGM, sisa dana selalu dikembalikan ke negara. Karena baginya, uang penelitian adalah milik rakyat, bukan milik pribadi.
Karya monumentalnya, The Peasants’ Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course and Sequel (1966), bukan hanya mengantarkannya meraih doktor cum laude di Universitas Amsterdam, tetapi juga menjadi tonggak perubahan dalam penulisan sejarah Indonesia. Sartono memindahkan pusat pandang sejarah dari istana ke kampung, dari pahlawan besar ke rakyat biasa. Ia membuka jalan bagi sejarah sosial yang menempatkan rakyat sebagai subjek, bukan sekadar latar.
Sementara itu, Dr. Suyatno Kartodirdjo (1940–2016), sejarawan terkemuka Universitas Sebelas Maret, dikenal sebagai penerus pemikiran Sartono. Karyanya yang tajam dan produktif menempatkannya sejajar dengan para sejarawan besar Indonesia. Ia meraih gelar doktor dari Australian National University dengan disertasi Revolution in Surakarta (1945–1950) yang diuji langsung oleh Indonesianis terkemuka, Prof. Anthony Reid.
Setiap kali saya mengingat sosok Dr. Suyatno, atau Pak Yatno, begitu kami memanggilnya, saya seolah melihat wujud nyata dari integritas itu. Hampir setiap hari ia datang ke kampus dengan sepeda angin, menempuh jarak yang cukup jauh. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena itulah cara hidup yang ia yakini. Jujur, hemat, dan bersahaja.
Sepeda itu kini tersimpan di Museum Universitas Sebelas Maret, tercatat sebagai artefak sejarah. Tapi lebih dari sekadar benda, sepeda itu adalah metafora tentang kejujuran yang terus bergerak pelan, tanpa pamrih, tanpa gembar-gembor.
Pak Yatno mengajarkan bahwa menjadi sejarawan bukan hanya soal menulis masa lalu, melainkan soal menapaki masa kini. Bahwa integritas bukan sesuatu yang diajarkan di ruang kuliah, melainkan dijalankan dalam keseharian, dalam pilihan kecil, bahkan dalam cara berangkat kerja.
Empat dekade telah berlalu. Bangku kayu di aula fakultas telah berganti yang baru. Nama fakultas pun kini menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Mahasiswa datang dan pergi, membawa gadget dan ambisi yang berbeda.
Namun setiap kali saya membaca kabar tentang plagiarisme atau manipulasi dalam penulisan sejarah, saya kembali teringat pada dua sosok itu, Sartono dengan kalimatnya yang tajam, dan Suyatno dengan sepedanya yang sabar.
Kini, ketika saya melihat banyak “gedung” retak, dari dunia akademik hingga moral publik, gema kata Sartono kembali terdengar:
“Tak ada gedung yang tak retak.”
Mungkin benar, tak satu pun sistem yang sepenuhnya utuh. Namun yang membedakan adalah cara kita memperlakukan retakan itu. Apakah kita menutupinya dengan cat baru, atau berani menelusuri sumbernya hingga ke fondasi.
Sartono mengajarkan bahwa integritas adalah kejujuran tanpa penonton. Sesuatu yang tak bisa diukur dengan skor atau survei. Ia seperti cahaya kecil yang terus menyala meski tak pernah disorot.
Dan barangkali, di antara gedung-gedung megah dengan spanduk antikorupsi di dindingnya, cahaya itu masih berpendar pelan: di ruang kerja yang sunyi, di hati yang menolak berkompromi, atau di sejarawan tua yang menulis dengan jujur tanpa sponsor.
“Integritas,” kata Sartono suatu kali, “adalah sejenis cahaya.”
Dan mungkin, sepedalah lentera kecil Suyatno yang dulu mengantarkan cahaya itu ke kampus setiap pagi. (ridwan)
