Mojokerto-(satujurnal.com)
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menegaskan pentingnya membangun budaya sadar risiko di lingkungan birokrasi. Hal itu ia sampaikan saat membuka kegiatan Asistensi Manajemen Risiko yang digelar Inspektorat Kota Mojokerto secara daring, Kamis (30/10/2025).
Menurut wali kota yang akrab disapa Ning Ita ini, pengembangan budaya sadar risiko merupakan langkah kunci dalam memperkuat penerapan manajemen risiko di tubuh Pemerintah Kota Mojokerto.
“Upaya ini dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yakni peningkatan kesadaran berbudaya sadar risiko, manajemen perubahan budaya organisasi, serta penyempurnaan budaya sadar risiko organisasi,” ujar Ning Ita.
Ia menambahkan, komitmen pimpinan dalam mempertimbangkan risiko pada setiap pengambilan keputusan harus diiringi dengan penyampaian informasi yang berkelanjutan, penyediaan pelatihan manajemen risiko, dan pengintegrasian risiko dalam seluruh proses bisnis organisasi.
“Langkah-langkah ini menjadi pijakan penting agar budaya sadar risiko benar-benar menjadi bagian dari birokrasi Pemerintah Kota Mojokerto,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ning Ita menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko di Kota Mojokerto kini telah selaras dengan Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan (Fraud Control Plan/FCP). Regulasi tersebut mengintegrasikan pengelolaan risiko dengan sistem manajemen risiko SPBE, sehingga seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan — baik strategis, operasional, maupun teknologi informasi — dapat dikendalikan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Menutup arahannya, Ning Ita berharap kegiatan asistensi ini dapat menjadi ruang bagi seluruh perangkat daerah untuk berbagi pengalaman, memperkuat koordinasi, dan menyamakan persepsi dalam membangun sistem manajemen risiko yang kokoh, efektif, dan berdaya guna.
“Dengan dukungan dan sinergi dari seluruh pihak, saya yakin Pemerintah Kota Mojokerto akan semakin siap menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan, sekaligus memperkuat pondasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya.(one/hms)
