Mojokerto-(satujurnal.com)
Pemerintah Kota Mojokerto memulai langkah awal menuju pencapaian target Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) 2026 melalui Focus Group Discussion (FGD) Pendampingan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di Balai Kota Mojokerto, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital yang terintegrasi guna menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan, keberhasilan implementasi Pemerintah Digital tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah.
Menurut perempuan yang akrab disapa Ning Ita itu, setiap OPD memiliki peran strategis dalam mewujudkan layanan pemerintahan yang terintegrasi. Karena itu, peserta FGD diharapkan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan setelah pendampingan berlangsung.
“Semua harus bergerak bersama. Kalau hanya satu pihak yang bekerja, target yang sudah ditetapkan akan sulit tercapai,” tegas Ning Ita.
Pemerintah Digital sendiri merupakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital dan data secara terintegrasi untuk menyederhanakan birokrasi, meningkatkan efisiensi anggaran, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo menjelaskan, FGD tersebut merupakan tahapan awal dalam proses pencapaian target indeks Pemerintah Digital tahun 2026.
Menurutnya, Kota Mojokerto telah memiliki pengalaman yang cukup baik dalam pengembangan layanan pemerintahan berbasis teknologi. Namun, fokus pengembangan saat ini tidak lagi pada penambahan aplikasi baru, melainkan pada integrasi berbagai aplikasi yang sudah tersedia.
“Kalau dulu setiap layanan punya aplikasi sendiri-sendiri, sekarang yang penting adalah bagaimana semua layanan itu saling terhubung. Dengan begitu masyarakat tidak perlu bingung menggunakan banyak aplikasi untuk mengurus berbagai kebutuhan,” ujarnya.
Melalui pendampingan yang melibatkan tenaga ahli, Pemkot Mojokerto berharap seluruh OPD memiliki pemahaman yang sama mengenai arah pengembangan Pemerintah Digital. Integrasi sistem dan penguatan kolaborasi antarperangkat daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung tercapainya target indeks Pemerintah Digital Kota Mojokerto pada 2026. (one/hms)
