Mojokerto-(satujurnal.com)
Pemkot Mojokerto membidik capaian Indeks Integritas Pemerintah (IIP) sebesar 77,89 melalui penguatan pendidikan antikorupsi dan pembenahan tata kelola lembaga pendidikan. Upaya ini menyasar lima dimensi manajemen sekolah, mulai dari pengelolaan anggaran hingga penerimaan peserta didik baru.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat membuka kegiatan Implementasi Penguatan Karakter Pendidikan Antikorupsi dalam Mendukung Kokurikuler di Sunrise Hotel Mojokerto, Kamis (5/11/2026).
Di hadapan para kepala sekolah dan tenaga pendidik, wali kota yang akrab disapa Ning Ita itu menekankan pentingnya menjadikan integritas sebagai budaya kerja. Nilai tersebut harus tercermin dalam praktik penyelenggaraan pendidikan, bukan berhenti pada slogan maupun kampanye.
“Integritas itu tidak hanya sebatas slogan atau kampanye saja yang harus kita sampaikan, tetapi benar-benar diimplementasikan. Di awal pasti memang butuh penyesuaian, adaptasi. Tapi karena saya sebagai pengusaha itu terbiasa bekerja dengan target yang terukur, maka itu saya implementasikan ketika saya memimpin birokrasi ini,” tegas Ning Ita.
Menurutnya, penguatan karakter antikorupsi pada peserta didik harus berjalan beriringan dengan pembenahan sistem pengelolaan sekolah. Ada lima dimensi integritas manajerial yang menjadi perhatian, yakni pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), manajemen sumber daya manusia (SDM), serta optimalisasi layanan pendidikan gratis yang disediakan Pemkot Mojokerto.
Lima dimensi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Kepala sekolah dituntut mampu menjadi teladan sekaligus memastikan nilai integritas diterapkan dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Ning Ita juga menyoroti pentingnya kesamaan visi di antara seluruh unsur pendidikan. Menurutnya, pembentukan karakter anak tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah, tetapi membutuhkan keterlibatan guru, pimpinan sekolah, dan orang tua.
“Ekosistem yang di dalamnya terdiri dari tiga komponen; para guru tenaga pendidik, pimpinan berarti panjenengan kepala sekolahnya dan juga orang tua. Tentu ini harus ada kesamaan persepsi dan kesamaan visi,” pesannya.
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto tersebut diikuti 105 peserta. Mereka terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, perwakilan guru, serta pengawas jenjang PAUD, SD, dan SMP.
Penguatan integritas di lingkungan pendidikan ini juga berkaitan dengan evaluasi pemerintah pusat melalui Indeks Integritas Pemerintah (IIP). Capaian indeks tersebut menjadi salah satu tolok ukur dalam melihat komitmen dan penerapan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
Melalui pembekalan ini, Pemkot Mojokerto berharap seluruh satuan pendidikan mampu memperkuat praktik antikorupsi secara konsisten. Sinergi antara sekolah, tenaga pendidik, dan keluarga diharapkan melahirkan generasi berkarakter, berintegritas, serta memiliki kesadaran antikorupsi sebagai bekal menyongsong Indonesia Emas 2045. (one/hms)
