Mojokerto-(satujurnal.com)
Pemerintah Kota Mojokerto tengah menyiapkan regulasi khusus untuk menghadapi potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit berbasis vektor. Melalui Rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali), Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari akan memiliki kewenangan lebih jelas dalam menetapkan status KLB, membentuk satgas lintas sektor hingga mengakhiri status darurat ketika kondisi terkendali.
Pemantapan rancangan regulasi tersebut dibahas dalam Sosialisasi dan Pemantapan Draft Perwali tentang Kontingensi Penyakit Kejadian Luar Biasa Berbasis Vektor di Lyn Hotel Kota Mojokerto, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor sebagai bagian dari penyempurnaan dokumen sebelum ditetapkan menjadi Perwali.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita menegaskan, kesiapsiagaan menghadapi KLB membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari perangkat daerah, instansi vertikal, organisasi profesi, organisasi masyarakat hingga relawan.
“Berbicara tentang kondisi luar biasa, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Itulah mengapa dalam SK Wali Kota, satgasnya bersifat lintas sektor. Tidak hanya unsur pemerintah, tetapi juga melibatkan organisasi profesi dan organisasi masyarakat,” tutur Ning Ita.
Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur menjadi penting karena penanganan KLB membutuhkan koordinasi dan pembagian peran yang jelas. Karena itu, rancangan Perwali perlu disosialisasikan sekaligus diuji publik agar substansi regulasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Ning Ita juga membuka ruang seluas-luasnya bagi peserta untuk memberikan masukan terhadap materi rancangan tersebut.
“Saya ingin Bapak Ibu semuanya terlibat dan berpartisipasi aktif. Jika dalam draft ini masih ada hal yang dirasa kurang tepat, belum lengkap, atau belum sesuai untuk diimplementasikan, silakan disampaikan. Karena nantinya pelaksanaan Perwali ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Dalam rancangan tersebut, terdapat empat kewenangan utama Wali Kota dalam penanganan KLB. Pertama, menetapkan status KLB apabila kejadian berlangsung dalam lingkup wilayah Kota Mojokerto.
Kedua, membentuk tim tanggap darurat dan satuan tugas (satgas) lintas sektor. Ketiga, memberikan persetujuan terhadap kebutuhan logistik di luar perencanaan yang telah ditetapkan. Keempat, mencabut status KLB setelah situasi dinyatakan terkendali dan kondisi darurat berakhir.
Selain pembagian kewenangan, Ning Ita menaruh perhatian pada mekanisme komando dalam pelaksanaan penanganan di lapangan. Seluruh unsur yang tergabung dalam satgas harus bergerak secara terpadu, meskipun memiliki tugas dan fungsi berbeda.
“Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing memang memiliki tugas dan fungsi, tetapi tetap harus ada satu komando. Semua harus mengikuti arahan Ketua Satgas agar penanganan KLB dapat berjalan terkoordinasi,” pesannya.
Penyusunan dokumen kontingensi ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan. Regulasi tersebut mengamanatkan lima aspek kewaspadaan KLB, meliputi surveilans, pengendalian faktor risiko, imunisasi, penguatan sumber daya manusia kesehatan, serta penyusunan rencana tanggap darurat.
Dokumen kontingensi menjadi bagian penting dari aspek kelima karena berfungsi sebagai pedoman bersama ketika terjadi kondisi luar biasa. Melalui dokumen ini, setiap unsur diharapkan memahami mekanisme respons, pembagian tanggung jawab, hingga kebutuhan penanganan darurat.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan pemaparan materi teknis sekaligus kesempatan menyampaikan saran dan masukan terhadap rancangan regulasi.
Setelah proses pemantapan, draft Perwali akan memasuki tahap harmonisasi di tingkat provinsi sebelum diajukan kepada Wali Kota untuk ditetapkan.
Pemkot Mojokerto berharap regulasi ini dapat memperkuat kesiapsiagaan daerah sekaligus memastikan seluruh unsur memiliki pemahaman dan pola koordinasi yang sama dalam menghadapi potensi KLB penyakit berbasis vektor.(one/hms)
