Pagi 10 November di Kota Mojokerto senantiasa diawali dengan keheningan yang sarat makna. Di halaman Balai Kota, di bawah langit yang cerah, barisan ASN, pelajar, dan veteran berdiri khidmat.
Tahun ini, upacara peringatan Hari Pahlawan 2025 dipimpin langsung oleh Wali Kota Ika Puspitasari, kepala daerah dua periode yang sejak awal konsisten mengusung tagline Spirit of Majapahit.
Seperti lazimnya dalam setiap upacara nasional, ia membacakan amanat Menteri Sosial. Namun di Kota Mojokerto, semangat Spirit of Majapahit terus digaungkan, tidak hanya sebagai slogan kota, melainkan sebagai roh kebudayaan yang menyatukan ingatan masa lalu dengan cita-cita masa depan.
Catatan dari Tepi merekam resonansi itu sebagai jembatan yang menghubungkan dua era: perlawanan 10 November 1945 dan kejayaan Majapahit abad ke-14, keduanya berakar pada fondasi yang sama, jiwa peradaban yang menolak untuk tunduk.
Delapan puluh tahun silam, suasana pagi di Surabaya dipecah oleh suara lain, suara Bung Tomo dari radio gelap di Jalan Mawar. Suara itu mengguncang kota, memanggil rakyat untuk memilih antara kemerdekaan atau mati.
Sejarawan Nugroho Notosusanto dalam Revolusi di Surabaya 1945–1946 (1977) menulis, suara itu bukan semata orasi politik, melainkan denyut moral dari sebuah kota yang menolak menyerah, bahkan ketika kalah secara senjata.
“Merdeka atau mati!” frasa yang kini sering terdengar di baliho dan upacara sekolah, dahulu adalah mantra paling sunyi dari mereka yang melangkah dengan bambu runcing di tangan dan doa di dada.
Kesaksian Soemarsono (TVRI, 1975) mengungkap, setiap kali Bung Tomo berteriak “Merdeka!”, ribuan orang menjawab serempak dari berbagai penjuru kota, seperti gema yang saling menguatkan di tengah dentuman meriam.
Mereka tak berpikir tentang bendera, apalagi tentang nama jalan yang kelak diabadikan. Mereka hanya tahu bahwa hidup tak pantas dijalani dengan lutut di tanah.
Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto dalam Sejarah Nasional Indonesia VI (1992) menggambarkan Surabaya sebagai kota yang berdiri di antara reruntuhan, tempat rakyat biasa, buruh, santri, pemuda, menjadi pelaku sejarah tanpa nama. Di situlah, kata mereka, kemanusiaan dan keberanian berkelindan tanpa seremoni.
Barangkali di situlah letak keabadian Hari Pahlawan. Bukan pada seragam yang disetrika rapi, bukan pada teks upacara yang diucapkan terbata-bata, tetapi pada keberanian untuk tetap menjadi manusia di tengah ketakutan yang mencekam.
Hari Pahlawan sendiri baru ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 316 Tahun 1959 , sebuah pengakuan formal atas keberanian yang sejak awal tak pernah menuntut penghargaan.
Bung Tomo bukan jenderal. Ia hanyalah suara yang lahir dari keyakinan bahwa kata bisa mengalahkan meriam.
Radio pemberontak di Jalan Mawar, tulis Nugroho Notosusanto (1977), menjadi senjata paling berbahaya yang dimiliki Surabaya: gelombang yang menyatukan amarah, doa, dan dendam. Dari sanalah ribuan orang meninggalkan rasa takut, seolah melepas kulit lama.
“Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secarik kain putih menjadi merah putih, maka selama itu tidak akan kita rela Indonesia dijajah orang!”
Frasa itu dicatat surat kabar Soeara Oemoem (11 November 1945) dan disalin kembali oleh Schumacher dalam Bung Tomo: Suara Rakyat yang Mengguncang Dunia (1982). Kalimat itu adalah janji kepada tanah air bahwa kemerdekaan bukan anugerah, melainkan harga diri.
Pidato itu, menurut arsip ANRI dan dokumen BPMJ (Barisan Pemberontak Republik Indonesia), tidak pernah benar-benar terekam. Yang tersisa hanyalah potongan dari dua belas saksi mata.
Resink dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (1950) menulis, pidato Bung Tomo adalah rekonstruksi moral, yang maknanya lebih besar dari teks, lebih dalam dari propaganda.
Barangkali ini benar. Sebab bangsa ini pun sering hidup dari ingatan yang tidak utuh namun tetap disatukan oleh semangat yang tak pernah padam.
Tema Hari Pahlawan tahun ini, “Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan,” seolah ingin mengingatkan bahwa kepahlawanan tidak berhenti pada kenangan, melainkan menjadi gerak yang terus diperbarui.
Dalam amanatnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut tiga teladan para pahlawan: kesabaran, pengabdian tanpa pamrih, dan pandangan jauh ke depan. Tiga hal yang terdengar sederhana, namun kian langka di zaman yang serba tergesa.
Dan di Kota Mojokerto, pesan itu menemukan resonansi lokalnya. Ketika Spirit of Majapahit terus digaungkan oleh Wali Kota Ika Puspitasari, ia seolah menegaskan bahwa peradaban tidak tumbuh dari perang, melainkan dari kesetiaan membangun. Majapahit pernah menjadi simbol kawruh, tata krama, dan kebijaksanaan politik yang menjadikan kebesaran bukan pada kuasa, tetapi pada kemampuan menata hidup bersama.
Dalam konteks ini, Spirit of Majapahit adalah wujud lain dari “terus bergerak”: membangun peradaban di tengah arus digital dan disrupsi nilai.
Soedjatmoko dalam tulisannya Etika dan Politik Pembangunan (1983) menegaskan bahwa kepahlawanan sejati tidak berhenti di medan perang, tetapi di ruang-ruang sipil, di mana kejujuran dan pengetahuan menjadi bentuk perlawanan baru.
Franz Magnis-Suseno dalam Etika Politik (1994) menyebutnya sebagai medan perang batin, tempat moral diuji tanpa saksi dan kemenangan tak pernah diumumkan.
Bambu runcing kita kini adalah integritas, ilmu, dan empati. Dan mungkin, seperti disebutkan dalam amanat Mensos, melanjutkan perjuangan berarti terus bekerja dengan sabar, jujur, dan berpandangan jauh, sebuah bentuk kepahlawanan di era peradaban digital.
Kini, di zaman yang serba tergesa, kepahlawanan sering kehilangan bentuknya.
Kita hidup di tengah dunia yang mengukur makna dengan kecepatan: cepat viral, cepat lupa, cepat menilai, cepat menggantikan.
Zaman ini mungkin tidak lagi melahirkan Bung Tomo, tapi memerlukan manusia dengan semangat yang sama, yang memilih sabar di tengah amarah, dan yang terus berbuat meski tak disorot , merekalah pahlawan sejati di zaman yang tergesa.(Ridwan)
