Mojokerto-(satujurnal.com)
Menghadapi pengurangan anggaran dari pemerintah pusat dalam dua tahun terakhir, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mendorong pemerintah daerah mencari sumber pembiayaan alternatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Pemanfaatan aset daerah dan kerja sama dengan pihak swasta menjadi strategi yang ditawarkan melalui skema creative financing.
Dorongan tersebut disampaikan Ning Ita, sapaan akrab Ika Puspitasari, saat membuka Forum Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan melalui Digitalisasi dan Creative Financing di Sunrise Hotel Kota Mojokerto, Sabtu (31/10/2026). Forum tersebut diikuti perwakilan 11 pemerintah kabupaten/kota.
Menurut Ning Ita, pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Keterbatasan fiskal harus direspons dengan menggali potensi daerah dan menghadirkan pola pembiayaan yang lebih inovatif.
“Daerah harus mampu mewujudkan pemerintahan yang mandiri secara fiskal. Maka upaya yang harus dilakukan adalah kita harus berpikir kreatif, memaksimalkan potensi, merealisasikan hasil dalam creative financing,” tutur Ning Ita.
Salah satu peluang yang disoroti adalah pemanfaatan aset milik pemerintah daerah yang selama ini belum produktif. Lahan maupun bangunan yang belum digunakan secara maksimal dinilai memiliki potensi ekonomi apabila dikelola dan ditawarkan kepada masyarakat maupun pelaku usaha.
Ning Ita meminta seluruh perangkat daerah lebih aktif mempromosikan aset pemerintah yang berpotensi disewakan. Menurutnya, ketersediaan aset harus diimbangi dengan keterbukaan informasi agar calon pengguna mengetahui peluang pemanfaatannya.
“Kalau kita punya aset, tetapi tidak mengiklankan untuk disewakan, publik tidak tahu. Informasi harus kita gencarkan. Ini bagian dari creative financing, memanfaatkan aset-aset milik pemerintah daerah untuk menghasilkan PAD,” jelasnya.
Selain optimalisasi aset, Pemkot Mojokerto juga membuka peluang pembiayaan pembangunan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Melalui pola tersebut, pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan pihak swasta dalam pembangunan maupun pemanfaatan aset. Skema ini diharapkan membuka ruang pembiayaan alternatif sehingga pelaksanaan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Di sisi lain, transparansi pengelolaan keuangan daerah diperkuat melalui digitalisasi transaksi pemerintahan. Pemkot Mojokerto telah menerapkan SP2D Online dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas sekaligus mempermudah transaksi keuangan.
Forum koordinasi yang mempertemukan 11 pemerintah kabupaten/kota tersebut juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan gagasan dalam menggali potensi pendapatan daerah.
Ning Ita berharap pertukaran pengetahuan tersebut melahirkan inovasi yang dapat diterapkan masing-masing daerah. Ia mengajak seluruh perangkat daerah lebih terbuka terhadap kolaborasi dan terobosan pembiayaan agar keterbatasan anggaran tidak menghambat pelayanan publik maupun pembangunan.
Melalui optimalisasi PAD, pemanfaatan aset, kemitraan swasta, dan digitalisasi keuangan, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang fiskal lebih kuat untuk menopang pembangunan secara berkelanjutan.(one/hms)
