Mojokerto-(satujurnal.com)
Porsi anggaran perjalanan dinas SKPD di tubuh Pemkot Mojokerto
dirampingkan. Menyusul pemangkasan APBD 2017 sebesar 10 persen oleh pemerintah
pusat.
dirampingkan. Menyusul pemangkasan APBD 2017 sebesar 10 persen oleh pemerintah
pusat.
Langkah itu diambil walikota agar target proyek pembangunan Lingkar
Barat (LB) bisa teralisasi.
Barat (LB) bisa teralisasi.
“Kita mengurangi perjalanan dinas. Tahun depan kita fokus pada
pembangunan infrastruktur dan pembebasan lahan Lingkar Barat dan finishing GMSC
(gedung Graha Mojokerto Service City, Red),” kata Walikota Mojokerto,
Masud Yunus, Selasa (6/12/2016).
pembangunan infrastruktur dan pembebasan lahan Lingkar Barat dan finishing GMSC
(gedung Graha Mojokerto Service City, Red),” kata Walikota Mojokerto,
Masud Yunus, Selasa (6/12/2016).
Orang nomer satu di pemerintahan setempat tidak menampik kebijakan
pemangkasan anggaran sebesar 10 persen itu membuat pemerintahannya menyusun
ulang rencana kerja kedepan.
pemangkasan anggaran sebesar 10 persen itu membuat pemerintahannya menyusun
ulang rencana kerja kedepan.
“Ya disusun ulang. Tapi nyatanya ya tetap bisa saja (berjalan)
meski harus berhemat,” ujarnya.
meski harus berhemat,” ujarnya.
Diakui, pihaknya mengalokasikan anggaran cukup besar untuk
mengembangkan kawasan barat tersebut.
mengembangkan kawasan barat tersebut.
“Kalau besarannya saya lupa, tapi untuk membuat keseimbangan jalur
perekonomian butuh dana besar,” kilahnya.
perekonomian butuh dana besar,” kilahnya.
Menurut ia, kawasan di wilayah kecamatan Prajurit Kulon itu akan dibuat
dua jalur.
dua jalur.
“Akan ada dua jalur dengan lebar jalan 20 meter. Untuk mengatasi
jalur kereta api di Blooto, akan kita buatkan jembatan layang karena pihak KAI
tidak merekomendasi pembuatan under pass,” tambahnya.
jalur kereta api di Blooto, akan kita buatkan jembatan layang karena pihak KAI
tidak merekomendasi pembuatan under pass,” tambahnya.
Seperti diketahui, porsi APBD Kota Mojokerto tahun anggaran 2017
mendatang turun 10 persen atau setara Rp 90 miliar. Dibandingkan dengan APBD
tahun ini yakni sebesar Rp 1,007 triliun berubah menjadi Rp 915 miliiar.
mendatang turun 10 persen atau setara Rp 90 miliar. Dibandingkan dengan APBD
tahun ini yakni sebesar Rp 1,007 triliun berubah menjadi Rp 915 miliiar.
Soal ini, Ketua Komisi I (hukum dan pemerintahan) DPRD Kota Mojokerto,
Suliyat meminta agar pengeprasan anggaran tidak berpengaruh pada kelangsungan
pelayanan publik.
Suliyat meminta agar pengeprasan anggaran tidak berpengaruh pada kelangsungan
pelayanan publik.
“Kalau turun pemerintah harus bijak menyikapi peta anggaran. Mana
kebijakan prioritas dan mana yang bukan. Setidaknya, kita harus fokus pada
pelayanan publik,” tandas politisi PDI Perjuangan tersebut. (one)
kebijakan prioritas dan mana yang bukan. Setidaknya, kita harus fokus pada
pelayanan publik,” tandas politisi PDI Perjuangan tersebut. (one)
