Mojokerto-(satujurnal.com)
Tunggakan
klaim BPJS Kesehatan kepada RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto sejak
lima bulan terakhir tembus angka Rp 30 miliar. Tak pelak, piutang BPJS itu
mengharuskan rumah sakit plat merah milik Pemkot Mojokerto ini membuat pihak
manajemen putar otak untuk menutup biaya operasional lima bulan terakhir.
klaim BPJS Kesehatan kepada RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto sejak
lima bulan terakhir tembus angka Rp 30 miliar. Tak pelak, piutang BPJS itu
mengharuskan rumah sakit plat merah milik Pemkot Mojokerto ini membuat pihak
manajemen putar otak untuk menutup biaya operasional lima bulan terakhir.
“Sejak
lima bulan ini klaim asuransi kami belum dibayar BPJS. Nilainya Rp 30 miliar
lebih,” keluh Direktur RSU dr
Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, dr Sugeng Mulyadi, usai hearing dengan
Komisi III DPRD dan BPJS, Senin (18/11/2019).
lima bulan ini klaim asuransi kami belum dibayar BPJS. Nilainya Rp 30 miliar
lebih,” keluh Direktur RSU dr
Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, dr Sugeng Mulyadi, usai hearing dengan
Komisi III DPRD dan BPJS, Senin (18/11/2019).
Klaim
yang belum dibajar BPJS, lanjut Sugeng Mulyadi, mulai bulan Juni 2019. Jika
sampai awal tahun 2020 tidak ada realisasi pembayaran. Pihaknya akan mengajukan
pinjaman ke bank dengan jaminan nilai klaim.
yang belum dibajar BPJS, lanjut Sugeng Mulyadi, mulai bulan Juni 2019. Jika
sampai awal tahun 2020 tidak ada realisasi pembayaran. Pihaknya akan mengajukan
pinjaman ke bank dengan jaminan nilai klaim.
“Kami
yang hutang nanti BPJS yang. Jumlahnya biar mereka yang inventarisir
dulu,” tambahnya.
yang hutang nanti BPJS yang. Jumlahnya biar mereka yang inventarisir
dulu,” tambahnya.
Menurut
spesialis urologi tersebut, hutang dengan jaminan klaim peserta BPJS sah.
“Bisa, dengan bunga sebesar 13 persen,” urainya.
spesialis urologi tersebut, hutang dengan jaminan klaim peserta BPJS sah.
“Bisa, dengan bunga sebesar 13 persen,” urainya.
Meski
didera persoalan keuangan, pimpinan RS tipe B tersebut mengaku sanggup bertahan
sampai akhir tahun ini.
didera persoalan keuangan, pimpinan RS tipe B tersebut mengaku sanggup bertahan
sampai akhir tahun ini.
“Kalau
sampai Desember insya allah ada anggaran. Tapi kalau hingga awal tahun nanti
nggak tahu lagi,” keluhnya.
sampai Desember insya allah ada anggaran. Tapi kalau hingga awal tahun nanti
nggak tahu lagi,” keluhnya.
Untuk
mengatasi masalah itu, ia berharap ada campur tangan dari pemerintah pusat.
Karena, kasus BPJS pun menunggu adanya dana cukai rokok dari pusat.
mengatasi masalah itu, ia berharap ada campur tangan dari pemerintah pusat.
Karena, kasus BPJS pun menunggu adanya dana cukai rokok dari pusat.
Tunggakan
tersebut, lanjut Sugeng, cukup menganggu
menejemennya.
tersebut, lanjut Sugeng, cukup menganggu
menejemennya.
“Dampak belum dibayarnya klaim BPJS tersebut adalah
terganggunya pengadaan obat, biaya jaspel (jasa pelayanan) dan gaji non PNS.
Selebihnya teratasi karena status kita yang BLUD,” ujarnya.
terganggunya pengadaan obat, biaya jaspel (jasa pelayanan) dan gaji non PNS.
Selebihnya teratasi karena status kita yang BLUD,” ujarnya.
Ia
juga mengungkapkan jika puskesmas tidak
terdampak kasus ini.
juga mengungkapkan jika puskesmas tidak
terdampak kasus ini.
“Kalau
fasilitas kesehatan (faskes) Puskesmas nggak ada masalah. Puskesmas pasti
terbayar karena ada dana kapitasi. Mana ada puskesmas Sambat,” tandasnya.
fasilitas kesehatan (faskes) Puskesmas nggak ada masalah. Puskesmas pasti
terbayar karena ada dana kapitasi. Mana ada puskesmas Sambat,” tandasnya.
Disisi
lain, Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto Agus Wahjudi Utomo mengatakan kasus
tunggakan pembayaran BPJS ini tidak menganggu pelayanan kesehatan.
lain, Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto Agus Wahjudi Utomo mengatakan kasus
tunggakan pembayaran BPJS ini tidak menganggu pelayanan kesehatan.
“Meskipun
ada tunggakan, utamakan rakyat. Jangan sampai pelayanan ke masyarakat tersendat,”
cetusnya.
ada tunggakan, utamakan rakyat. Jangan sampai pelayanan ke masyarakat tersendat,”
cetusnya.
Ia
mendesak BPJS agar segera melakukan pembayaran terhadap RSUD sehingga RS
tersebut bisa beraktivitas lancar. (one)
mendesak BPJS agar segera melakukan pembayaran terhadap RSUD sehingga RS
tersebut bisa beraktivitas lancar. (one)
