Jombang-(satujurnal.com)
Ruang Kerja Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko sampai
saat ini masih disegel KPK. Aparat Satpol PP setempat diminta untuk menjaga
agar tidak ada dokumen yang rusak. Penyegelan ruang kerja orang nomor satu
di Pemkab Jombang ini buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) lembaga
antirusuah tersebut, Sabtu (3/2/2018).
saat ini masih disegel KPK. Aparat Satpol PP setempat diminta untuk menjaga
agar tidak ada dokumen yang rusak. Penyegelan ruang kerja orang nomor satu
di Pemkab Jombang ini buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) lembaga
antirusuah tersebut, Sabtu (3/2/2018).
Sebelum disegel, empat petugas KPK melakukan
penggeledahan di ruang kerja Bupati yang berada di perkantoran Pemkab Jombang jalan
Wahid Hasyim Jombang tersebut. Penggeledahan berlangsung relatif singkat.
Petugas KPK hanya membawa dua map dari kantor birokrat yang juga ketua parpol
tersebut.
penggeledahan di ruang kerja Bupati yang berada di perkantoran Pemkab Jombang jalan
Wahid Hasyim Jombang tersebut. Penggeledahan berlangsung relatif singkat.
Petugas KPK hanya membawa dua map dari kantor birokrat yang juga ketua parpol
tersebut.
Petugas KPK juga melakukan penggeledahan dan penyegelan di
ruang kerja Plt Kadis Kesehatan Kabupaten Jombang, Inna Sulistyowati dan ruang
kerja Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Abdul Qudus serta
ruang kerja Kepala Puskesmas Perak, Jombang.
ruang kerja Plt Kadis Kesehatan Kabupaten Jombang, Inna Sulistyowati dan ruang
kerja Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Abdul Qudus serta
ruang kerja Kepala Puskesmas Perak, Jombang.
Selain melakukan penggeledahan dan penyegelan di empat
ruang kerja tersebut, tiga pejabat di lingkup Dinas Kesehatan dan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga diperiksa petugas KPK.
Pemeriksaan dilakukan di Mapolres Jombang.
ruang kerja tersebut, tiga pejabat di lingkup Dinas Kesehatan dan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga diperiksa petugas KPK.
Pemeriksaan dilakukan di Mapolres Jombang.
KPK juga mengamankan catatan pengumpulan uang dari kutipan
jasa pelayanan 34 puskesmas dan buku tabungan atas nama kepala puskesmas Perak,
Jombang. Sementara dari tangan Inna Sulistyowati yang diperiksa di Polda Jatim,
KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait kasus yang menjerat Bupati Jombang
tersebut.
jasa pelayanan 34 puskesmas dan buku tabungan atas nama kepala puskesmas Perak,
Jombang. Sementara dari tangan Inna Sulistyowati yang diperiksa di Polda Jatim,
KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait kasus yang menjerat Bupati Jombang
tersebut.
KPK telah menetapkan Bupati Jombang Nyono Suharli
Wihandoko dan Inna Sulistyowati sebagai tersangka.
Wihandoko dan Inna Sulistyowati sebagai tersangka.
Penetapan keduanya sebagai tersangka disampaikan Wakil
Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif dalam konferensi pers, Minggu (4/2/2018),
sore.
Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif dalam konferensi pers, Minggu (4/2/2018),
sore.
“Peristiwa tangkap tangan terkait perijinan dan
pengurusan penempatan jabatan di Pemkab Jombang,” kata Laode.
pengurusan penempatan jabatan di Pemkab Jombang,” kata Laode.
Nyono Suharli ditangkap di sebuah restoran cepat saji di
Stasiun Kereta Api Solo Balapan, Solo, Sabtu (3/2/2018) sore, sekitar pukul
17:00 WIB. Dari tangan Nyono Suharli, KPK mengamankan uang tunai Rp 25.550.000
dan USD 9.500,” ungkap Laode.
Stasiun Kereta Api Solo Balapan, Solo, Sabtu (3/2/2018) sore, sekitar pukul
17:00 WIB. Dari tangan Nyono Suharli, KPK mengamankan uang tunai Rp 25.550.000
dan USD 9.500,” ungkap Laode.
Orang nomor satu di Pemkab Jombang itu pun bersama
ajudannya diterbangkan ke KPK dan tiba pukul 21:15 WIB dan langsung menjalani
pemeriksaan penyidik KPK.
ajudannya diterbangkan ke KPK dan tiba pukul 21:15 WIB dan langsung menjalani
pemeriksaan penyidik KPK.
Uang dalam disita KPK dari tangan Nyono, ujar Laode,
diduga uang sisa dari pemberian Inna Sulistyowati, Plt Kadis Kesehatan
Kabupaten Jombang.
diduga uang sisa dari pemberian Inna Sulistyowati, Plt Kadis Kesehatan
Kabupaten Jombang.
Inna memberikan uang kepada Nyono, lanjut Laode, dalam
beberapa kali. Pemberian pertama di bulan Desember 2017 sebesar Rp 200 juta dan
di awal bulan Februari 2018 sebesar Rp 75 juta. Pemberian pertama berasal dari
kutipan jasa pelayanan kesehatan dari 34 puskemas di Jombang yang dihimpun
dalam wadah paguyuban puskesmas Jombang. Pemberian ini juga agar Nyono
menetapkan Inna sebagai kepala dinas kesehatan definitif. Sedangkan pemberian
uang yang kedua terkait uang pelicin ijin operasional sebuah rumah sakit swasta
di Jombang.
beberapa kali. Pemberian pertama di bulan Desember 2017 sebesar Rp 200 juta dan
di awal bulan Februari 2018 sebesar Rp 75 juta. Pemberian pertama berasal dari
kutipan jasa pelayanan kesehatan dari 34 puskemas di Jombang yang dihimpun
dalam wadah paguyuban puskesmas Jombang. Pemberian ini juga agar Nyono
menetapkan Inna sebagai kepala dinas kesehatan definitif. Sedangkan pemberian
uang yang kedua terkait uang pelicin ijin operasional sebuah rumah sakit swasta
di Jombang.
Inna Sulityowati dijerat dengan pasal 5 (1) huruf a atau
b dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan
atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
b dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan
atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan Nyono Suharli dijerat pasal 12 hurrup a dan b
dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan
atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rg)
dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan
atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rg)
