Mojokerto-(satujurnal.com)
Janji Bupati Mojokerto
Mustofa Kamal Pasha (MKP) memberikan gaji Rp 1 juta untuk guru honorer K2 kembali
dipertanyakan. Pasalnya, hingga lewat tahun, tak ada realiasi besaran gaji itu.
Mustofa Kamal Pasha (MKP) memberikan gaji Rp 1 juta untuk guru honorer K2 kembali
dipertanyakan. Pasalnya, hingga lewat tahun, tak ada realiasi besaran gaji itu.
”Bupati MKP menyampaikan
langsung kepada para honorer K2 bahwa Pemkab sudah menyiapkan anggaran honorer
K2 dalam APBD. Tapi tidak ada realisasinya,” kata Saiful, koordinator Forum
Honorer K2 Indonesia (FHK2), Sabtu (14/3/2015).
langsung kepada para honorer K2 bahwa Pemkab sudah menyiapkan anggaran honorer
K2 dalam APBD. Tapi tidak ada realisasinya,” kata Saiful, koordinator Forum
Honorer K2 Indonesia (FHK2), Sabtu (14/3/2015).
Tidak hanya Bupati
yang menyampaikan penganggaran itu, lanjut Saiful, DPRD juga sudah menyetujui
anggaran tersebut. ’’Oleh bupati sebenarnya diusulkan Rp 1.250.000 per bulan,
tapi oleh DPRD hanya disetujui Rp 1 juta,’’ paparnya.
yang menyampaikan penganggaran itu, lanjut Saiful, DPRD juga sudah menyetujui
anggaran tersebut. ’’Oleh bupati sebenarnya diusulkan Rp 1.250.000 per bulan,
tapi oleh DPRD hanya disetujui Rp 1 juta,’’ paparnya.
Gaji segitu menurutnya
sangat berharga bagi para guru honorer K2. ’’Sebab kita dari sekolah digaji
sangat minim. Saya saja cuma digaji Rp 200 ribu, padahal saya punya dua anak. Sangat
kurang untuk biaya hidup sekeluarga,” lontarnya.
sangat berharga bagi para guru honorer K2. ’’Sebab kita dari sekolah digaji
sangat minim. Saya saja cuma digaji Rp 200 ribu, padahal saya punya dua anak. Sangat
kurang untuk biaya hidup sekeluarga,” lontarnya.
Dia berharap gaji yang
sudah dianggarkan itu benar-benar dicairkan.
sudah dianggarkan itu benar-benar dicairkan.
’’Kalau sudah
dianggarkan namun tidak dicairkan terus kenapa? Padahal itu artinya sangat
besar bagi kita,’’ paparnya.
dianggarkan namun tidak dicairkan terus kenapa? Padahal itu artinya sangat
besar bagi kita,’’ paparnya.
Sepengetahuannya, gaji
Rp 1 juta per bulan itu pada 2014 sudah dialokasikan untuk bulan
September-Desember. ’’Walaupun hanya empat bulan kan lumayan,’’ ucapnya.
Rp 1 juta per bulan itu pada 2014 sudah dialokasikan untuk bulan
September-Desember. ’’Walaupun hanya empat bulan kan lumayan,’’ ucapnya.
Soal ini, Kepala Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Susantoso menuturkan bahwa bupati
memang sudah mengalokasikan gaji bagi honorer K2 tersebut dalam APBD.
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Susantoso menuturkan bahwa bupati
memang sudah mengalokasikan gaji bagi honorer K2 tersebut dalam APBD.
’’Pak bupati
sebenarnya sudah sangat baik mengalokasikan gaji honorer K2 dari APBD. Namun
pencairannya diserahkan masing-masing SKPD. Sebab anggarannya tidak masuk
kesini, tapi diserahkan masing-masing SKPD,’’ jelasnya.
sebenarnya sudah sangat baik mengalokasikan gaji honorer K2 dari APBD. Namun
pencairannya diserahkan masing-masing SKPD. Sebab anggarannya tidak masuk
kesini, tapi diserahkan masing-masing SKPD,’’ jelasnya.
Di SKPD lain, kata
Susantoso, para honorer K2 sudah menikmati gaji Rp 1 juta tersebut. ’’Kalau
honorer K2 yang di Dinas Pendidikan belum ya silahkan tanya ke Dinas
Pendidikan,’’ ucapnya.
Susantoso, para honorer K2 sudah menikmati gaji Rp 1 juta tersebut. ’’Kalau
honorer K2 yang di Dinas Pendidikan belum ya silahkan tanya ke Dinas
Pendidikan,’’ ucapnya.
Arif Munandar,
sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) menuturkan bahwa pada 2014
memang ada anggaran untuk guru tidak tetap (GTT) yang tidak terserap di Dinas
Pendidikan. Dari alokasi anggaran GTT Rp 5,5 miliar, silpa (sisa anggaran) Rp
465 juta,’’ katanya. (one)
sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) menuturkan bahwa pada 2014
memang ada anggaran untuk guru tidak tetap (GTT) yang tidak terserap di Dinas
Pendidikan. Dari alokasi anggaran GTT Rp 5,5 miliar, silpa (sisa anggaran) Rp
465 juta,’’ katanya. (one)
