 |
| Syaiful Arsyad |
Mojokerto-(satujurnal.com)
Sejumlah proyek fisik Pemkot
Mojokerto yang harus selesai di ujung tahun 2013 menjadi sorotan khusus
kalangan Dewan setempat. Muncul kekhawatiran, beberapa proyek yang kini tengah
dikebut penyelesaiannya tidak akan kelar tepat waktu. Ini setelah Dewan
menelisik persoalan amburadulnya proyek proyek tak lepas dari tradisi kebut
belanja anggaran di akhir tahun.
Mojokerto yang harus selesai di ujung tahun 2013 menjadi sorotan khusus
kalangan Dewan setempat. Muncul kekhawatiran, beberapa proyek yang kini tengah
dikebut penyelesaiannya tidak akan kelar tepat waktu. Ini setelah Dewan
menelisik persoalan amburadulnya proyek proyek tak lepas dari tradisi kebut
belanja anggaran di akhir tahun.
“Ini sistemnya yang salah.
Kita harus evaluasi soal ini,” ujar Syaiful Arsyad, anggota Komisi II
(perekonomian dan pembangunan) DPRD Kota Mojokerto, menilai molornya sejumlah
proyek, Jum’at (06/11/2013).
Kita harus evaluasi soal ini,” ujar Syaiful Arsyad, anggota Komisi II
(perekonomian dan pembangunan) DPRD Kota Mojokerto, menilai molornya sejumlah
proyek, Jum’at (06/11/2013).
Dari kacamata Komisi II, proyek-proyek
yang terindiksi tak selesai, yakni proyek pembangunan SMKN II senilai Rp 9,5
miliar. Proyek Alun-alun, Rp 4,8 miliar, proyek revitalisasi Pasar Kliwon, Rp 2,29
miliar, proyek pembangunan Puskesmas Balongsari, Rp 989 juta dan proyek
Puskesmas Kedundung, Rp 2, 5 miliar.
yang terindiksi tak selesai, yakni proyek pembangunan SMKN II senilai Rp 9,5
miliar. Proyek Alun-alun, Rp 4,8 miliar, proyek revitalisasi Pasar Kliwon, Rp 2,29
miliar, proyek pembangunan Puskesmas Balongsari, Rp 989 juta dan proyek
Puskesmas Kedundung, Rp 2, 5 miliar.
Tradisi kebut anggaran, sebut politisi
PAN yang akrab disapa Ipung itu, jadi sebab utama buruknya kinerja
program-program pembangunan yang dibiayai APBD maupun APBN. “Seharusnya
eksekutif sudah merangcang proses tender di awal-awal tahun. Tapi yang terjadi,
proses tender seringkali baru dilakukan di tengah tahun bahkan dimulai awal
triwulan ketiga. Akibatnya, pengerjaan proyek jadi terburu-buru dan
asal-asalan.
PAN yang akrab disapa Ipung itu, jadi sebab utama buruknya kinerja
program-program pembangunan yang dibiayai APBD maupun APBN. “Seharusnya
eksekutif sudah merangcang proses tender di awal-awal tahun. Tapi yang terjadi,
proses tender seringkali baru dilakukan di tengah tahun bahkan dimulai awal
triwulan ketiga. Akibatnya, pengerjaan proyek jadi terburu-buru dan
asal-asalan.
“Semisal tender mulai
Juli-Agustus. Kontrak kerja baru direalisasi bulan September. Rentang tiga
bulan untuk proyek berskala besar bukan hal yang mudah untuk diselesaikan tepat
waktu. Makanya daripada berakrobat di ujung tahun lebih baik kita paksa pecut
diawal tahun,” cetusnya.
Juli-Agustus. Kontrak kerja baru direalisasi bulan September. Rentang tiga
bulan untuk proyek berskala besar bukan hal yang mudah untuk diselesaikan tepat
waktu. Makanya daripada berakrobat di ujung tahun lebih baik kita paksa pecut
diawal tahun,” cetusnya.
Apalagi, lanjut Ipung, tak
sedikit kontraktor pemenang tender yang lelet. “Tak
sedikit kontraktor yang lelet. Instansi teknis sudah menerjunkan konsultan
pengawas, tapi mereka (kontraktor) acapkali tak menggubrik schedule proyek,”
sergahnya.
sedikit kontraktor pemenang tender yang lelet. “Tak
sedikit kontraktor yang lelet. Instansi teknis sudah menerjunkan konsultan
pengawas, tapi mereka (kontraktor) acapkali tak menggubrik schedule proyek,”
sergahnya.
Sejumlah proyek yang hampir
dipastikan molor, yakni proyek rehab Alun-alun. Dari 20 hari sisa waktu
pengerjaan, diperkirakan maksimal yang bisa dirampungkan hanya 80 persen.
dipastikan molor, yakni proyek rehab Alun-alun. Dari 20 hari sisa waktu
pengerjaan, diperkirakan maksimal yang bisa dirampungkan hanya 80 persen.
Pun proyek SMKN 2 diragukan bakal
rampung tanggal 25 Desember mendatang.
rampung tanggal 25 Desember mendatang.
Sedang kontraktor puskemas gawat
darurat Balongsari sudah hengkang, padahal proyek baru berjalan 40 persen.
darurat Balongsari sudah hengkang, padahal proyek baru berjalan 40 persen.
Sementara sorotan tajam terhadap proyek
revitalisasi Pasar Kliwon yang murni dibiayai APBN pun tak lepas dari penilaian
minor Komisi II. Sepintas dari fisik, pelaksana hanya merampungkan bangunan
utama.
revitalisasi Pasar Kliwon yang murni dibiayai APBN pun tak lepas dari penilaian
minor Komisi II. Sepintas dari fisik, pelaksana hanya merampungkan bangunan
utama.
Namun kondisi itu dibantah Kepala
Diskoperindag dan UMKM Kota Mojokerto Harlistyati.
Diskoperindag dan UMKM Kota Mojokerto Harlistyati.
“Sesuai jadwal pengerjaan
proyek, akhir Desember harus tuntas. Saya tak mau berpikir kemungkinan buruk.
Yakin semua tuntas,” katanya menyebut proyek dari pundi Kemendag tersebut.
proyek, akhir Desember harus tuntas. Saya tak mau berpikir kemungkinan buruk.
Yakin semua tuntas,” katanya menyebut proyek dari pundi Kemendag tersebut.
Harlis mengklaim telah
menyelesaikan 70 persen. Sisa waktu sekitar 20 hari itu diyakini mampu
dituntaskan. Termasuk apakah perlu berpikir sanksi kepada pelaksana proyek,
Harlis belum mau membicarakan sanksi ini. (one)
menyelesaikan 70 persen. Sisa waktu sekitar 20 hari itu diyakini mampu
dituntaskan. Termasuk apakah perlu berpikir sanksi kepada pelaksana proyek,
Harlis belum mau membicarakan sanksi ini. (one)
