Mojokerto-(satujurnal.com)
Pemerintah Kota Mojokerto menegaskan komitmennya untuk mengembangkan konsep kota cerdas (smart city) bukan hanya lewat teknologi digital, tapi juga lewat birokrasi yang gesit dan responsif.
Hal ini disampaikan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, dalam Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pengembangan Kota Cerdas di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Selasa (23/9/2025). Ning Ita menekankan bahwa kualitas birokrasi adalah kunci utama keberhasilan enam dimensi smart city.
“Kunci keberhasilan penerapan enam dimensi smart city ada pada birokrasi. Smart government, smart economy, hingga smart living tidak akan berjalan baik kalau birokrasinya tidak peduli dan tidak bekerja optimal,” ujarnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa smart city identik dengan aplikasi atau teknologi informasi semata.
“Mayoritas orang mengira smart city itu sekadar aplikasi. Padahal tidak. Smart city mencakup enam dimensi besar yang harus dijalankan bersama, bukan cuma soal digitalisasi,” tegasnya.
Saat ini Kota Mojokerto menempati peringkat ke-11 dari 156 daerah se-Indonesia dalam implementasi program smart city. Capaian tersebut cukup membanggakan, tapi Ning Ita menyebut masih ada ruang untuk lebih baik.
“Selama nilai itu belum paling tinggi, kita masih punya peluang untuk lebih baik. Ketidakpuasan itu yang harus jadi motivasi,” tambahnya.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Kristen Satya Wacana sekaligus Asesor Smart City Nasional, Prof. Dr. Sri Yulianto Joko Prasetyo, yang hadir sebagai narasumber, menekankan pentingnya kepemimpinan dan kolaborasi lintas OPD. Menurutnya, ada lima aspek krusial yang perlu ditingkatkan: komitmen kepemimpinan, kolaborasi antar-OPD, kebijakan yang kuat, literasi publik, dan evaluasi kinerja.
Diskusi strategis ini menegaskan bahwa Pemkot Mojokerto tidak ingin sekadar berhenti di simbolisasi “kota digital”, tapi berkomitmen membangun ekosistem smart city yang inklusif, terukur, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pemkot pun optimis bisa menembus lima besar nasional, dengan melibatkan pemerintah, pemangku kepentingan, hingga masyarakat luas.(one/hms)
