Mojokerto-(satujurnal.com)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Mojokerto, Ayuhannafiq diperiksa Unit Pidana Korupsi (Pidkor) Satuan
Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Mojokerto, Kamis (31/03/2016).
Kabupaten Mojokerto, Ayuhannafiq diperiksa Unit Pidana Korupsi (Pidkor) Satuan
Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Mojokerto, Kamis (31/03/2016).
Pemeriksaan ketua penyelenggara Pilbup
Mojokerto ini terkait dugaan penyelewengan dana hibah dari Pemkab Mojokerto
untuk Pilbup tahun 2015 sebesar Rp 30
miliar.
Mojokerto ini terkait dugaan penyelewengan dana hibah dari Pemkab Mojokerto
untuk Pilbup tahun 2015 sebesar Rp 30
miliar.
Komisioner KPU yang akrab disapa Yuhan
tersebut tiba di gedung Sat Reskrim sekitar pukul 09.00 WIB.
tersebut tiba di gedung Sat Reskrim sekitar pukul 09.00 WIB.
“Pemanggilan ini agendanya klarifikasi
atau permintaan keterangan terhadap Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, A
(Ayuhannafiq),” terang Kasat
Reskrim Polres Mojokerto AKP Budi Santoso kepada wartawan usai pemeriksaan.
atau permintaan keterangan terhadap Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, A
(Ayuhannafiq),” terang Kasat
Reskrim Polres Mojokerto AKP Budi Santoso kepada wartawan usai pemeriksaan.
Budi menjelaskan, pemeriksaan terhadap
Ketua KPU berdasarkan laporan dari
koalisi LSM Mojokerto. Dalam laporan itu, LSM menduga terjadi penyelewengan
dalam penggunaan dana hibah dari Pemkab Mojokerto untuk penyelenggaraan Pilbup
2015 senilai Rp 30 miliar.
Ketua KPU berdasarkan laporan dari
koalisi LSM Mojokerto. Dalam laporan itu, LSM menduga terjadi penyelewengan
dalam penggunaan dana hibah dari Pemkab Mojokerto untuk penyelenggaraan Pilbup
2015 senilai Rp 30 miliar.
Yuhan diperiksa selama 2 jam oleh
petugas. Yuhan dicecar 23 pertanyaan.
petugas. Yuhan dicecar 23 pertanyaan.
“Kita mintai pertanggungjawaban
keuangan terkait penggunaan dana tersebut kepada ketua KPU,” jelas Kasat.
keuangan terkait penggunaan dana tersebut kepada ketua KPU,” jelas Kasat.
Budi menambahkan, dalam pemeriksaan tersebut
Yuhan belum memberikan jawaban sesuai yang diharapkan penyidik. Ketua KPU
tersebut, hanya menjelaskan bahwa dana sisa hibah Pilbup 2015 senilai Rp 8,56
miliar sampai saat ini belum dikembalikan ke kas daerah. Padahal seharusnya
dana sisa itu dikembalikan satu bulan setelah Pilbup selesai.
Yuhan belum memberikan jawaban sesuai yang diharapkan penyidik. Ketua KPU
tersebut, hanya menjelaskan bahwa dana sisa hibah Pilbup 2015 senilai Rp 8,56
miliar sampai saat ini belum dikembalikan ke kas daerah. Padahal seharusnya
dana sisa itu dikembalikan satu bulan setelah Pilbup selesai.
“Dari klarifikasi yang kita lakukan, sisa dana hibah belum
dikembalikan termasuk bunganya, Katanya bingung akan dikembalikan ke siapa.
Dari keterangan Ketua KPU tadi dana sisa tersebut masih di rekening KPU,” imbuhnya.
dikembalikan termasuk bunganya, Katanya bingung akan dikembalikan ke siapa.
Dari keterangan Ketua KPU tadi dana sisa tersebut masih di rekening KPU,” imbuhnya.
Budi menegaskan, pemeriksaan Ketua KPU
Mojokerto masih sebatas klarifikasi. Pihaknya akan memanggil semua komisioner,
Bendahara dan Sekretaris KPU Mojokerto terkait penggunaan dana hibah senilai Rp
30 miliar tersebut. Selain itu, setelah klarifikasi rampung pihaknya akan
meminta bantuan BPK untuk melakukan audit untuk memastikan adanya kerugian
negara.
Mojokerto masih sebatas klarifikasi. Pihaknya akan memanggil semua komisioner,
Bendahara dan Sekretaris KPU Mojokerto terkait penggunaan dana hibah senilai Rp
30 miliar tersebut. Selain itu, setelah klarifikasi rampung pihaknya akan
meminta bantuan BPK untuk melakukan audit untuk memastikan adanya kerugian
negara.
“Kita agendakan pemeriksaan
lagi Senin, giliran Sekretaris KPU
Kabupaten Mojokerto. Kami ingin mengetahui pertanggungjawaban penggunaan
keuangan tersebut,” pungkas Budi.
lagi Senin, giliran Sekretaris KPU
Kabupaten Mojokerto. Kami ingin mengetahui pertanggungjawaban penggunaan
keuangan tersebut,” pungkas Budi.
Usai dimintai keterangan oleh polisi,
Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhannafiq mengatakan, pihaknya optimis tak ada
penyelewengan dalam penggunaan dana hibah untuk Pilbup 2015.
Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhannafiq mengatakan, pihaknya optimis tak ada
penyelewengan dalam penggunaan dana hibah untuk Pilbup 2015.
“Yang kami lakukan sudah sesuai
peraturan yang ada. Tidak ada masalah, malah kami kembalikan sekian banyak
(dana sisa Rp 8,56 miliar),” ujar Yuhan singkat. (one)
peraturan yang ada. Tidak ada masalah, malah kami kembalikan sekian banyak
(dana sisa Rp 8,56 miliar),” ujar Yuhan singkat. (one)
