 |
| Bupati Jombang Nyono Suharli |
Rasionalisasi Anggaran, Pemkab Jombang Pangkas Pos Belanja Daerah
Jombang-(satujurnal.com)
Pemerintah Kabupaten Jombang,akan melakukan rasionalisasi atau
pemangkasan belanja daerahnya di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat
Daerah) sebesar 10 persen.
pemangkasan belanja daerahnya di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat
Daerah) sebesar 10 persen.
Hal itu menyusul keputusan Pemerintah yang bakal
memotong anggaran belanja daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016 ini sebesar Rp. 68,8 triliun.
memotong anggaran belanja daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016 ini sebesar Rp. 68,8 triliun.
Bupati Jombang, Nyono Suharli mengatakan, rasionalisasi itu sudah
dibahas dalam rapat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) bersama DPRD dan
selanjutkan akan menjadi agenda perampingan terhadap beberapa kegiatan.
dibahas dalam rapat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) bersama DPRD dan
selanjutkan akan menjadi agenda perampingan terhadap beberapa kegiatan.
Diakui Nyono, rasionalisasi anggaran belanja daerah itu cukup
berdampak pada pembangunan daerah kedepan.
berdampak pada pembangunan daerah kedepan.
Bahkan menurutnya sejumlah kegiatan yang menggunakan sumber
anggaran dari APBN bakal tertunda atau terhambat. Namun demikian, kata dia
pihaknya memastikan bakal melakukan penyesuaian dan menyelesaikan seluruh
pembangunan sesuai yang ditargetkan sebelumnya.
anggaran dari APBN bakal tertunda atau terhambat. Namun demikian, kata dia
pihaknya memastikan bakal melakukan penyesuaian dan menyelesaikan seluruh
pembangunan sesuai yang ditargetkan sebelumnya.
“jadi nanti kita sampaikan kepada DPRD dan isnyaAllah menjadi
agenda termasuk didalam perampingan kelembagaan organisasi. Kalau berdampaknya
tidak hanya beberapa kegiatan yang memang harus tertunda pada tahun berikutnya,
mudah-mudahan target kita sesuai visi misi itu Insya Allah 2018 selesai”, Kata
Nyono, Senin, (8/8/2016).
agenda termasuk didalam perampingan kelembagaan organisasi. Kalau berdampaknya
tidak hanya beberapa kegiatan yang memang harus tertunda pada tahun berikutnya,
mudah-mudahan target kita sesuai visi misi itu Insya Allah 2018 selesai”, Kata
Nyono, Senin, (8/8/2016).
Sementara, Pemerintah mengusulkan bakal memotong beberapa
pos anggaran dalam APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Peruabahan) tahun
2016. Setelah dipotong sebesar Rp. 50,6 triliun, nantinya Pemerintah akan
kembali memotong APBN-P 2016 sebesar Rp. 133,8 triliun. Rincianya, belanja
Kementerian dan Lembaga dikurangi sebesar Rp. 65 triliun dan belaja daerah
dipotong sebesar Rp. 68,8 triliun.
pos anggaran dalam APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Peruabahan) tahun
2016. Setelah dipotong sebesar Rp. 50,6 triliun, nantinya Pemerintah akan
kembali memotong APBN-P 2016 sebesar Rp. 133,8 triliun. Rincianya, belanja
Kementerian dan Lembaga dikurangi sebesar Rp. 65 triliun dan belaja daerah
dipotong sebesar Rp. 68,8 triliun.
Pos yang dipotong itu adalah belanja-belanja yang dianggap tidak
produktif. Seperti, belanja pegawai, biaya perjalanan dinas dan pembangunan
gedung-gedung Pemerintahan. Dengan pemotongan itu diharapkan akan terjadi
perlambatan perdagangan internasional dan ekonomi secara global sehingga
berdampak pada penurunan harga komuditas dipasar internasional.(rg)
produktif. Seperti, belanja pegawai, biaya perjalanan dinas dan pembangunan
gedung-gedung Pemerintahan. Dengan pemotongan itu diharapkan akan terjadi
perlambatan perdagangan internasional dan ekonomi secara global sehingga
berdampak pada penurunan harga komuditas dipasar internasional.(rg)
