Mojokerto-(satujurnal.com)
Kalangan DPRD Kota Mojokerto kembali angkat suara soal penanganan
pengangguran terbuka. Paparan BPS yang menyebut angka pengganguran sebesar 4
persen atau sekitar 3.200 orang dinilai para legislator daerah itu angka yang relatif
tinggi. Kecukupan anggaran daerah, menurut mereka, seharusnya mampu untuk
menggulirkan pelatihan-pelatihan yang tepat guna untuk mereduksi jumlah
pengangguran di kota mungil yang memiliki kekuatan APBD hampir Rp 1 triliyun
tersebut.
pengangguran terbuka. Paparan BPS yang menyebut angka pengganguran sebesar 4
persen atau sekitar 3.200 orang dinilai para legislator daerah itu angka yang relatif
tinggi. Kecukupan anggaran daerah, menurut mereka, seharusnya mampu untuk
menggulirkan pelatihan-pelatihan yang tepat guna untuk mereduksi jumlah
pengangguran di kota mungil yang memiliki kekuatan APBD hampir Rp 1 triliyun
tersebut.
Desakan membentuk tim lintas unit kerja atau satuan kerja perangkat daerah
(SKPD) pun mengemuka di gedung Dewan.
(SKPD) pun mengemuka di gedung Dewan.
“Diperlukan sinergitas lintas SKPD untuk mengatasi
kemiskinan dan pengangguran. Selama ini, kesatuan penanganan permasalahan
pengangguran masih lemah karena bebannya seakan hanya disatu instansi,”
ujar anggota Komisi III (kesra) DPRD Kota Mojokerto, Mochamad Harun, Jum’at (3/3/2017).
kemiskinan dan pengangguran. Selama ini, kesatuan penanganan permasalahan
pengangguran masih lemah karena bebannya seakan hanya disatu instansi,”
ujar anggota Komisi III (kesra) DPRD Kota Mojokerto, Mochamad Harun, Jum’at (3/3/2017).
Politisi Gerindra ini meminta Pemkot lebih serius menyikapi persoalan
pengangguran tersebut.
pengangguran tersebut.
“Jangan sepelakan
jumlah pengangguran. Pemkot harus bisa menciptakan kemitraan dengan pengusaha
dan menggandeng investor untuk penyerapan tenaga kerja,” cetusnya.
jumlah pengangguran. Pemkot harus bisa menciptakan kemitraan dengan pengusaha
dan menggandeng investor untuk penyerapan tenaga kerja,” cetusnya.
Disebut Harun, adanya gedung workshop tas dan sepatu di
Surodinawan yang baru diresmikan Walikota Januari lalu harus bisa dioptimalkan untuk ajang mengasah
keahlian.
Surodinawan yang baru diresmikan Walikota Januari lalu harus bisa dioptimalkan untuk ajang mengasah
keahlian.
“Jangan dibiarkan
nganggur. Fungsikan sebagai
balai latihan kerja (BLK) atau area workshop disana. Kalau Disnaker dan Dinkop serius dan peka tempat itu bisa jadi semacam
ajang untuk membekali pengangguran dengan keahlian tertentu,”
tandasnya.
nganggur. Fungsikan sebagai
balai latihan kerja (BLK) atau area workshop disana. Kalau Disnaker dan Dinkop serius dan peka tempat itu bisa jadi semacam
ajang untuk membekali pengangguran dengan keahlian tertentu,”
tandasnya.
Hardiyah Santi, juga angggota Komisi III menambahkan, pemkot harus bisa menyiapkan
tenaga ahli, terdidik dan terlatih. “Ini sesuai slogan walikota yang ingin
menonjolkan Kota Mojokerto dengan SDM unggul karena minimnya SDA di wilayah
ini,” tandasnya.
tenaga ahli, terdidik dan terlatih. “Ini sesuai slogan walikota yang ingin
menonjolkan Kota Mojokerto dengan SDM unggul karena minimnya SDA di wilayah
ini,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Disperindag Kota Mojokerto, Ruby Hartoyo sepakat dengan sinergitas yang diharapkan. “Kami
sepakat. Hanya saja gedung workshop ini baru bisa difungsikan optimal setelah
pengadaan peralatan latih,” katanya.
sepakat. Hanya saja gedung workshop ini baru bisa difungsikan optimal setelah
pengadaan peralatan latih,” katanya.
Sementara ini, katanya, gedung baru itu dimanfaatkan untuk tempat pelatihan jahit sepatu.
“Karena peralatan
yang ada hanya mesin jahit sepatu. Kita menganggarkan alat pelatihan seperti
mesin bubut sehingga sub bidang yang kita terapkan akan bertambah,” tukasnya. (one)
yang ada hanya mesin jahit sepatu. Kita menganggarkan alat pelatihan seperti
mesin bubut sehingga sub bidang yang kita terapkan akan bertambah,” tukasnya. (one)
