 |
| Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Junaidi Malik |
Mojokerto-(satujurnal.com)
DPRD Kota Mojokerto kembali meminta Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) lebih gencar mensosialisasikan layanan
ke masyarakat. Menyusul masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap dua perangkat daerah (OPD) yang kini berkantor di
mall pelayanan GMSC (Graha Mojokerto Service City) tersebut.
Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) lebih gencar mensosialisasikan layanan
ke masyarakat. Menyusul masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap dua perangkat daerah (OPD) yang kini berkantor di
mall pelayanan GMSC (Graha Mojokerto Service City) tersebut.
“Banyak masukan, terutama keluhan warga
di meja Komisi I terkait belum optimalnya pelayanan dari dua OPD
(Dispendukcapil dan DPM-PTSP),” kata Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Junaidi
Malik, Senin (1/4/2019).
di meja Komisi I terkait belum optimalnya pelayanan dari dua OPD
(Dispendukcapil dan DPM-PTSP),” kata Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Junaidi
Malik, Senin (1/4/2019).
Ia menilai, minimnya sosialiasi program
layanan, mekanisme serta prosedur untuk mengurus adminduk maupun perizinan
menjadi biang munculnya keluhan itu.
layanan, mekanisme serta prosedur untuk mengurus adminduk maupun perizinan
menjadi biang munculnya keluhan itu.
“Perlu peningkatan sosialisasi dan
publikasi layanan di GMSC ke tingkat masyarakat paling bawah,” cetus politisi
PKB tersebut.
publikasi layanan di GMSC ke tingkat masyarakat paling bawah,” cetus politisi
PKB tersebut.
Menurut legislator yang karib disapa
Juned tersebut, kedua OPD itu harus lebih masif menyosialisaikan dan
mengeluarkan himbauan kepada warga Kota Mojokerto yang belum memiliki akte
kelahiran, kartu identitas anak, perekaman KTP, KK atau perubahan data kependudukan
lain agar segera mengurusnya di GMSC. Disertakan juga bagaiamana mekanisme dan
prosedur untuk mengakses layanan administrasi kependudukan juga pelayanan
perijinan itu.
Juned tersebut, kedua OPD itu harus lebih masif menyosialisaikan dan
mengeluarkan himbauan kepada warga Kota Mojokerto yang belum memiliki akte
kelahiran, kartu identitas anak, perekaman KTP, KK atau perubahan data kependudukan
lain agar segera mengurusnya di GMSC. Disertakan juga bagaiamana mekanisme dan
prosedur untuk mengakses layanan administrasi kependudukan juga pelayanan
perijinan itu.
Koordinator Komisi I yang membidangi
hukum dan pemerintahan tersebut lebih jauh mengatakan pentingnya sosialisasi bagi
sebuah program layanan masyarakat.
hukum dan pemerintahan tersebut lebih jauh mengatakan pentingnya sosialisasi bagi
sebuah program layanan masyarakat.
“Dengan diberikan pemahaman,
diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk segera mengurus administrasi
kependudukannya melalui fasilitas pelayanan terpadu di MPP GMSC. Masyarakat
tidak akan bingung lagi tentang bagaimana mekanisme mengurus adminduk atau
administrasi terkait perizinan dan pajak,”, jelas Juned.
diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk segera mengurus administrasi
kependudukannya melalui fasilitas pelayanan terpadu di MPP GMSC. Masyarakat
tidak akan bingung lagi tentang bagaimana mekanisme mengurus adminduk atau
administrasi terkait perizinan dan pajak,”, jelas Juned.
Ditambahkan, data yang masuk dipihaknya
menyebutkan, hingga akhir tahun 2018, tidak kurang dari 7 ribu warga Kota
Mojokerto belum melakukan perekaman e-KTP.
menyebutkan, hingga akhir tahun 2018, tidak kurang dari 7 ribu warga Kota
Mojokerto belum melakukan perekaman e-KTP.
“KTP Elektronik itu basis data bagi setiap
warga. Kalau masih banyak warga yang belum memegang kartu identitas ini, sebaiknya
Dispendukcapil melakukan jemput bola. Apalagi, tidak lama lagi akan berlangsung
Pemilu. data e-KTP itu juga menjadi landasan KPU menetapkan daftar pemilih
(DPT). (one)
warga. Kalau masih banyak warga yang belum memegang kartu identitas ini, sebaiknya
Dispendukcapil melakukan jemput bola. Apalagi, tidak lama lagi akan berlangsung
Pemilu. data e-KTP itu juga menjadi landasan KPU menetapkan daftar pemilih
(DPT). (one)
