Mojokerto-(satujurnal.com)
Pembangunan
rusunawa (rumah susun sederhana sewa) di Kota Mojokerto yang mulai digarap
tahun 2017 sudah kelar. Namun, hunian vertikal yang merupakan proyek
Kementerian PUPR ini belum dilengkapi IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Akibatnya,
bangunan empat lantai dengan 58 unit hunian tipe 36 diatas tanah seluas 5000
meterpersegi di wilayah kelurahan/ kecamatan Prajurit Kulon yang menelan
anggaran Rp 24 miliar itu tak bisa diserahterimakan ke Pemkot Mojokerto.
rusunawa (rumah susun sederhana sewa) di Kota Mojokerto yang mulai digarap
tahun 2017 sudah kelar. Namun, hunian vertikal yang merupakan proyek
Kementerian PUPR ini belum dilengkapi IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Akibatnya,
bangunan empat lantai dengan 58 unit hunian tipe 36 diatas tanah seluas 5000
meterpersegi di wilayah kelurahan/ kecamatan Prajurit Kulon yang menelan
anggaran Rp 24 miliar itu tak bisa diserahterimakan ke Pemkot Mojokerto.
Plt
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Mojokerto, Mashudi
membenarkan soal belum adanya produk hukum perizinan yang dikeluarkan
pemerintah daerah untuk rusunawa yang pertama kali berdiri di Kota Mojokerto
tersebut.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Mojokerto, Mashudi
membenarkan soal belum adanya produk hukum perizinan yang dikeluarkan
pemerintah daerah untuk rusunawa yang pertama kali berdiri di Kota Mojokerto
tersebut.
“Memang IMB-nya belum ada. Sekarang masih kita
ajukan untuk diproses,” kata Mashudi, Kamis (17/10/2019).
ajukan untuk diproses,” kata Mashudi, Kamis (17/10/2019).
Menurut
Mashudi, pengurusan IMB rusunawa itu merupakan tanggungjawab pemerintah pusat.
Daerah sebatas diminta membantu pengurusan IMB. Namun daerah tidak bisa berbuat
banyak lantaran beberapa syarat dalam pengajuan IMB, diantaranya kajian UKL-UPL
belum bisa dipenuhi. Sementara Pemkot Mojokerto baru bisa menganggarkan biaya kajian
UKL-UPL dalam P-APBD 2019.
Mashudi, pengurusan IMB rusunawa itu merupakan tanggungjawab pemerintah pusat.
Daerah sebatas diminta membantu pengurusan IMB. Namun daerah tidak bisa berbuat
banyak lantaran beberapa syarat dalam pengajuan IMB, diantaranya kajian UKL-UPL
belum bisa dipenuhi. Sementara Pemkot Mojokerto baru bisa menganggarkan biaya kajian
UKL-UPL dalam P-APBD 2019.
“Sekarang
kajian UKL-UPL sudah dalam proses,” tukasnya.
kajian UKL-UPL sudah dalam proses,” tukasnya.
Jika
kajian UKL-UPL sudah rampung akan disorong ke Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
kajian UKL-UPL sudah rampung akan disorong ke Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Target
kita tahun ini IMB selesai,” imbuh Mashudi.
kita tahun ini IMB selesai,” imbuh Mashudi.
Tak
hanya soal IMB. Menurut Mashudi, penyerahan pengelolaan rusunawa juga harus
pula disertai daftar nama calon penghuninya.”Kalau tidak ada ya tidak bisa
diserahkan,” pungkasnya. (one)
hanya soal IMB. Menurut Mashudi, penyerahan pengelolaan rusunawa juga harus
pula disertai daftar nama calon penghuninya.”Kalau tidak ada ya tidak bisa
diserahkan,” pungkasnya. (one)
