 |
| Sonny Basoeki Raharjo (doc.istimewa) |
Mojokerto-(satujurnal.com)
DPRD Kota Mojokerto meminta Satgas
Percepatan Penanganan Covid-19 memastikan tersedianya layanan kesehatan yang
optimal agar pengendalian kasus covid-19 benar-benar efektif. Selain itu, Pemkot
diminta menyampaikan laporan berkala rincian dana APBD yang sudah diserap untuk
penanganan covid-19.
Percepatan Penanganan Covid-19 memastikan tersedianya layanan kesehatan yang
optimal agar pengendalian kasus covid-19 benar-benar efektif. Selain itu, Pemkot
diminta menyampaikan laporan berkala rincian dana APBD yang sudah diserap untuk
penanganan covid-19.
Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Sonny
Basoeki Rahardjo mengatakan hal itu usai rapat dengar pendapat (RDP) yang
digelar pihaknya dengan tim Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota
Mojokerto, Senin (6/7/2020).
Basoeki Rahardjo mengatakan hal itu usai rapat dengar pendapat (RDP) yang
digelar pihaknya dengan tim Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota
Mojokerto, Senin (6/7/2020).
“Kami meminta Satgas Covid-19 (Satgas
Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto) memastikan penanganan covid-19
melalui skrining masif, karantina pasien covid serta isolasi mandiri dijalankan
secara optimal agar anggaran yang disediakan efektif,” kata Sonny.
Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto) memastikan penanganan covid-19
melalui skrining masif, karantina pasien covid serta isolasi mandiri dijalankan
secara optimal agar anggaran yang disediakan efektif,” kata Sonny.
Dikatakan Sonny, untuk percepatan penanganan
pandemi covid-19 Pemkot Mojokerto melakukan refocusing APBD. Berdasarkan
laporan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 yang disampaikan ke DPRD,
realokasi APBD untuk penanganan covid-19 di Kota Mojokerto mencapai Rp 149
miliar, sekitar Rp 8 miliar diantaranya dari dana tak terduga. Sedangkan dana yang
terserap sekitar Rp 11 miliar.
pandemi covid-19 Pemkot Mojokerto melakukan refocusing APBD. Berdasarkan
laporan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 yang disampaikan ke DPRD,
realokasi APBD untuk penanganan covid-19 di Kota Mojokerto mencapai Rp 149
miliar, sekitar Rp 8 miliar diantaranya dari dana tak terduga. Sedangkan dana yang
terserap sekitar Rp 11 miliar.
“Dari anggaran Rp 11 miliar, terserap
paling banyak untuk penanganan kesehatan, selebihnya untuk jaring pengaman sosial dan anggaran lain dalam upaya pengendalian penyebaran covid-19,”
imbuhnya.
paling banyak untuk penanganan kesehatan, selebihnya untuk jaring pengaman sosial dan anggaran lain dalam upaya pengendalian penyebaran covid-19,”
imbuhnya.
Menurut politisi senior Partai Golkar
tersebut, meski kinerja Satgas Covid-19 dinilai baik, namun pihaknya ingin
memastikan jika tidak ada sumbatan-sumbatan dalam hal penyerapan dana hasil
refocusing dan realokasi APBD tersebut.
tersebut, meski kinerja Satgas Covid-19 dinilai baik, namun pihaknya ingin
memastikan jika tidak ada sumbatan-sumbatan dalam hal penyerapan dana hasil
refocusing dan realokasi APBD tersebut.
“Mengingat anggarannya sudah
ditetapkan dan sumber anggarannya dari APBD, DPRD berhak meminta
pertanggungjawaban pemerintah berapa anggaran yang sudah dipakai untuk
penanganan covid-19. Dengan demikian akan diketahui, berapa dana APBD yang
habis terpakai dan masih ada untuk pengananan covid-19,” kata Sonny sembari
menyebut permintaan itu sekaligus untuk menjalankan fungsi pengawasan Dewan.
ditetapkan dan sumber anggarannya dari APBD, DPRD berhak meminta
pertanggungjawaban pemerintah berapa anggaran yang sudah dipakai untuk
penanganan covid-19. Dengan demikian akan diketahui, berapa dana APBD yang
habis terpakai dan masih ada untuk pengananan covid-19,” kata Sonny sembari
menyebut permintaan itu sekaligus untuk menjalankan fungsi pengawasan Dewan.
Selain penanganan kesehatan, kata
Sonny lebih jauh, Dewan menghendaki agar Pemkot juga focus pada persoalan
relaksasi kegiatan ekonomi serta penguatan ekonomi di level UMKM.
Sonny lebih jauh, Dewan menghendaki agar Pemkot juga focus pada persoalan
relaksasi kegiatan ekonomi serta penguatan ekonomi di level UMKM.
“Relaksasi kegiatan ekonomi dan
penguatan UMKM perlu jadi prioritas, mengingat kurva kasus covid-19 belum
landai, bahkan cenderung akan naik akibat transmisi lokal virus corona,” tegas
dia. (one)
penguatan UMKM perlu jadi prioritas, mengingat kurva kasus covid-19 belum
landai, bahkan cenderung akan naik akibat transmisi lokal virus corona,” tegas
dia. (one)
