Mojokerto-(satujurnal.com)
Wakil Wali Kota Mojokerto, Rachman Sidharta Arisandi hadir mewakili Wali Kota Ika Puspitasari dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto, Sabtu (2/8/2025), untuk menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda P-APBD 2025.
Menanggapi Fraksi PKB, Cak Sandi, sapaan karib Rachman Sidharta Arisandi menjelaskan bahwa Pemkot Mojokerto terus berupaya meningkatkan kompetensi para pencari kerja melalui pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha. Pelatihan tersebut mencakup desain grafis, tata boga, tata rias, pemasaran digital, hingga instalasi listrik. “Mereka yang telah dilatih juga difasilitasi mengikuti program lanjutan seperti WUB dan TKMT melalui Disnakertrans Provinsi Jawa Timur,” kata Cak Sandi.
Terkait pandangan Fraksi NasDem soal peningkatan PAD, Cak Sandi menyebutkan bahwa ada optimalisasi dari pos lain-lain PAD yang sah, termasuk pengembalian belanja hibah dan dana pelaksanaan Pilkada 2024. Sementara penurunan belanja daerah dilakukan sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 1 Tahun 2025 dan SE Kemendagri mengenai efisiensi belanja daerah.
“Pemkot tetap mengupayakan realisasi program secara bertahap sesuai kondisi dan alokasi waktu yang tersedia. Evaluasi akan terus dilakukan agar tidak memunculkan risiko yang lebih besar,” ujar Cak Sandi.
Selain itu, ia juga merespons singkat pandangan dari fraksi-fraksi lainnya seperti Demokrat, PKS, Karya Indonesia Raya, dan PDIP, serta mengapresiasi dukungan DPRD selama ini. Hal-hal teknis, lanjutnya, akan dibahas lebih detail bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Hadi Prayitno ini dihadiri oleh 17 anggota dewan.
Sehari sebelumnya, Jumat (1/8/2025), sejumlah fraksi menyampaikan kritik atas kinerja Pemkot dalam Rapat Paripurna dengan agenda PU Fraksi-fraksi terhadap Raperda P-APBD 2025.
Fraksi PKB menyoroti stagnasi PAD dan proyek TBM yang dinilai tak efektif. Fraksi NasDem minta evaluasi proyek infrastruktur dan pengadaan barang/jasa. Sedang
Fraksi Demokrat mengkritisi keterlambatan pembayaran hak pegawai.Sementara Fraksi PKS mempertanyakan lambannya pembentukan BPBD. Sedang Fraksi Karya Indonesia Raya dorong percepatan program kerja OPD.(one/hms)
