Jakarta-(satujurnal.com)
Pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pendekatan komprehensif berbasis teknologi, penegakan hukum, dan kesiapsiagaan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Sabtu (2/8/2025) di Jakarta.
Rapat turut dihadiri oleh sejumlah pejabat negara terkait, antara lain, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Panglima TNI, Kapolri, serta para Kepala Staf Angkatan.
Presiden Prabowo, kata Menko Budi Gunawan, menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi pembakaran hutan sebagai metode pembukaan lahan, terlebih jika dilakukan oleh korporasi. Dan secara tegas menginstruksikan agar setiap perusahaan bertanggung jawab atas lahan konsesi yang diberikan negara.
“Pemerintah akan mengambil langkah hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran hutan, terutama korporasi. Namun, Presiden juga menegaskan pentingnya menyediakan solusi berupa alat-alat modern yang ramah lingkungan sebagai alternatif pembukaan lahan,” ujar Menko Polhukam dalam keterangannya, Minggu (3/8/2025).
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan menggulirkan program penyediaan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar. Dukungan ini mencakup distribusi alat berat, teknologi land clearing berwawasan lingkungan, serta bantuan teknis dari kementerian terkait. Program tersebut akan diprioritaskan di wilayah rawan karhutla seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
“Kita memahami kebutuhan masyarakat terhadap lahan produktif. Namun, membakar hutan bukan jalan keluar. Pemerintah berkomitmen memberikan akses terhadap teknologi yang efisien dan berkelanjutan,” ujar Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut.
Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam juga mengapresiasi kinerja Desk Koordinasi Karhutla yang berhasil menurunkan jumlah hotspot secara signifikan dibanding tahun 2024. Sinergi lintas sektor, seperti BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BMKG, TNI, Polri, dan Manggala Agni, dinilai menjadi kunci keberhasilan penanganan karhutla tahun ini.
“Pendekatan terintegrasi yang dilakukan, mulai dari operasi modifikasi cuaca oleh BMKG, water bombing menggunakan helikopter, hingga pemadaman darat, merupakan bagian dari strategi nasional yang terbukti efektif,” jelasnya.
Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi pemantauan satelit akan terus dioptimalkan untuk mendeteksi titik panas secara dini dan mempercepat respons. Sistem peringatan dini (early warning system) dari BMKG juga terus diperkuat untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan secara tepat waktu.
Pemerintah, sambung Menko Polhukam, juga menargetkan tidak ada lagi keluhan dari negara tetangga mengenai asap lintas batas yang berasal dari Indonesia. “Ini bukan hanya soal penanggulangan karhutla, tapi juga menyangkut komitmen diplomasi dan tanggung jawab regional kita,” tegasnya.
Keberhasilan penanganan karhutla tahun ini diharapkan menjadi model nasional dalam menjaga lingkungan dan mengurangi emisi, sejalan dengan target Indonesia dalam agenda pembangunan berkelanjutan. (one/phm)
