Surabaya-(satujurnal.com)
Dinas Pendidikan Jawa Timur memastikan sekolah negeri di jenjang SMA, SMK, dan SLB bebas dari praktik pungutan liar (pungli).
“Semua biaya sekolah sudah transparan dan melalui kesepakatan dengan komite. Tidak ada pungli,” kata Kepala Dindik Jatim, Aries Agung Paewai, Sabtu (23/8/2025).
Menurut Aries, kebutuhan sekolah dibiayai dari BOS, BPOPP, serta partisipasi masyarakat yang sifatnya sukarela. Jika ada tambahan, harus dibahas terbuka dalam rapat komite.
Selain itu, Dindik Jatim juga memastikan tidak ada penahanan ijazah. Semua lulusan 2024–2025 sudah menerima dokumen kelulusan. Mulai 2025, ijazah bahkan bisa dicetak langsung secara online.
“Kalau ada kendala, seperti kesalahan nama, itu segera diperbaiki. Ijazah bisa diambil kapan saja, tapi harus oleh pemiliknya karena wajib cap tiga jari,” jelas Aries.
Terpisah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pengelolaan dana pendidikan harus bersih dan akuntabel. Anggaran yang besar diarahkan bukan hanya untuk gaji dan tunjangan guru, tapi juga untuk perbaikan sarana prasarana dan peningkatan kualitas SDM, termasuk dukungan bagi lebih dari 4.000 sekolah swasta di Jatim.
Khofifah juga menyebut, pendidikan Jatim terus menorehkan prestasi. Enam tahun berturut-turut, Jatim mencatat siswa terbanyak lolos ke PTN melalui jalur SNBP dan SNBT, ditambah juara umum LKS SMK tiga tahun terakhir. “Pendidikan di Jawa Timur sudah jadi barometer nasional. Prestasi ini harus terus dijaga,” tuturnya.(rial)
