Mojokerto-(satujurnal.com)
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2026 memasuki babak krusial. Wakil Wali Kota Mojokerto, Rachman Sidharta Arisandi, menyampaikan Tanggapan dan Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Kamis (20/11/2025).
Sidang berlangsung dinamis setelah sebelumnya, Selasa (18/11/2025), masing-masing fraksi DPRD menyampaikan PU dengan sejumlah catatan terhadap postur APBD tahun 2026.
Dalam penyampaiannya, Wawali menegaskan bahwa sinergi eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan pembangunan Kota Mojokerto selama ini.
“Saya menyampaikan terima kasih atas apresiasi, masukan, dan kerja samanya selama ini dalam melaksanakan berbagai program pembangunan di Kota Mojokerto,” ujar Rachman.
Jawaban Wali Kota disampaikan secara berurutan kepada Fraksi PDI Perjuangan, PKB, NasDem, Demokrat, PKS, dan Partai Karya Indonesia Raya. Wali Kota menegaskan komitmen untuk mengelola anggaran secara efektif, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Isu-isu strategis yang disorot fraksi DPRD dijawab secara rinci, terutama mengenai penanggulangan stunting, penyediaan pendidikan gratis,
penguatan ekonomi kerakyatan hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wali Kota juga mengapresiasi dukungan DPRD untuk melanjutkan pembahasan Raperda APBD 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kerja sama yang solid ini harus terus dijaga demi kelancaran pembangunan dan pelayanan publik di Kota Mojokerto,” tegas Wawali.
Rapat ditutup dengan ajakan memperkuat kolaborasi agar APBD 2026 dapat ditetapkan tepat waktu, sekaligus memenuhi ekspektasi masyarakat.
“Terkait hal-hal teknis, pembahasan akan dilanjutkan bersama TAPD agar dapat disepakati dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah APBD 2026,” pungkasnya.
rapat paripurna dengan agenda penyampaian PU fraksi-fraksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2026, Selasa (18/11/2025). Dewan memberikan sejumlah catatan kritis.
Fraksi PDI Perjuangan menilai postur belanja daerah sebesar Rp 885,9 miliar harus menciptakan dampak nyata terhadap kesejahteraan warga.
Fraksi PKB, melalui jubir Ahmad Athoillah, menekankan bahwa anggaran wajib berpihak pada rakyat:
“Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan fasilitas umum harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Fraksi Demokrat lewat Nuryono Sugi Raharjo mengingatkan agar setiap program pembangunan memiliki asas manfaat yang langsung dirasakan masyarakat. Pandangan juga disampaikan oleh Fraksi NasDem, PKS, dan Karya Indonesia Raya.(one/hms)
