Mojokerto-(satujurnal.com)
Pemerintah Kota Mojokerto memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Selasa (16/12/2025).
Forum lintas sektor ini difokuskan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan saat kebutuhan masyarakat meningkat di akhir tahun.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan, pengendalian inflasi merupakan agenda strategis daerah yang harus dijalankan secara konsisten sebagai bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat, bukan semata mandat pemerintah pusat.
“Pengendalian inflasi itu memang hal strategis yang harus kita ikhtiarkan bersama-sama. Tidak hanya karena mandatori, tetapi sebagai wujud pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto.
Menurutnya, stabilitas harga berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Harga yang terkendali menjadi kunci menjaga ekonomi warga tetap stabil di tengah tekanan konsumsi menjelang Nataru.
Dalam upaya pengendalian inflasi, Pemkot Mojokerto secara konsisten menerapkan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Untuk menjaga keterjangkauan harga, Pemkot membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di seluruh 18 kelurahan yang bersinergi dengan Bulog, serta mengoperasikan 18 TPID Peracangan sehingga total terdapat 36 titik intervensi harga di tingkat kelurahan.
Dari sisi pasokan dan distribusi, Pemkot memastikan stok bahan pangan dalam kondisi aman dan mencukupi. Meski bukan daerah produsen, Pemkot Mojokerto memberikan subsidi transportasi dari APBD guna menekan harga jual di pasaran. Program tersebut telah berjalan dua tahun dan dipastikan berlanjut pada 2026.
Menjelang Nataru, Pemkot Mojokerto bersama TNI, Polri, Kejaksaan, dan Bulog akan melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sampang serta peluncuran Sistem Informasi JELITA (Jejal Langkah Pengendalian Inflasi Kota Mojokerto) sebagai inovasi digital pendukung pengendalian inflasi daerah. (one/hms)
